Sudah 152 Ribu Warga Miskin Kota Ditangani JKN

KESAMBI – Ratusan ribu warga miskin Kota Cirebon sudah didaftarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Iuran yang harus dibayarkan setiap bulan seluruhnya dijamin Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon. Sebelum tutuh tahun ini, akan ada penambahan 26 ribu warga miskin menjadi peserta JKN dengan dibiayai pemerintah. Hal ini demi mewujudkan kota sehat secara menyeluruh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr H Edy Sugiarto MKes mengatakan, hingga September 2016 ini Dinkes sudah mengcover 152.900 warga miskin Kota Cirebon menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Sedangkan sisanya sekitar 26 ribu warga miskin akan didaftarkan menjadi peserta JKN, saat sudah ada verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon. Karena itu, Edy meminta dinsosnakertrans untuk tanggap melakukan percepatan verifikasi dan validasi warga miskin Kota Cirebon. “Kami menargetkan Desember 2016 seluruh warga miskin sudah menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Istilahnya universal covarege,” ucap Edi, kepada Radar, Kamis (29/9). Sejak program JKN dimulai pada Januari 2014 silam, Dinkes Kota Cirebon terus melakukan optimalisasi kinerja dalam meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat. Bahkan, pada tahun 2015 Kota Cirebon mendapatkan penghargaan apresiasi utama JKN Award hingga predikat kota sehat nasional. Berbagai penghargaan tersebut, menjadi bukti nyata kinerja Dinkes Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selain mendaftarkan warga miskin menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan, berbagai upaya dan terobosan program bidang kesehatan dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Diantaranya, kata Edy Sugiarto, Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM) di seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Program ini mewajibkan dokter spesialis kandungan, jantung dan spesialis anak melakukan kunjungan dan pemeriksaan setiap dua minggu sekali ke puskesmas-puskesmas. Dalam hal ini, Dinkes melibatkan peran aktif seluruh rumah sakit di Kota Cirebon. “Segala proses RSBM gratis. Ini demi menekan AKI AKB dan mewujudkan generasi sehat,” ujarnya. Kesehatan merupakan hak setiap warga tanpa terkecuali. Sebagai regulator, pemerintah berkewajiban memberikan yang terbaik untuk menjamin kesehatan warganya. Hal ini menjadi komitmen Dinkes Kota Cirebon. Disamping itu, Dinkes melakukan intervensi berbasis lingkungan dalam upaya membangun kesehatan masyarakat Kota Cirebon. “Kami terus melakukan sosialisasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Warga miskin di Kota Cirebon kami daftarkan sebagai peserta JKN. Kami yang membayar iurannya,” terang pria ramah ini. Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Kota Cirebon Dede Dahlia SH saat dikonfirmasi tentang verifikasi dan validasi warga miskin, tidak memberikan tanggapan apapun. Justru, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Imron Budiarto memberikan penjelasan. Menurut Imron Budiarto, BPS pernah mendapatkan tugas untuk melakukan sensus warga miskin khususnya di Kota Cirebon. Namun, data itu telah diserahkan kepada TNP2K. Salah satu kementrian yang memakai data TNP2K adalah Kementrian Sosial. Dalam hal ini, Dinsosnakertrans menjadi turunan kementrian tersebut. Hanya saja, dalam konteks verifikasi dan validasi warga miskin untuk tahun 2016 ini, BPS Kota Cirebon tidak dilibatkan. “Data TNP2K itu tahun 2015. Kalau mau dipakai tahun 2016 harus ada validasi. Karena bisa jadi ada yang berubah dan meninggal,” ucapnya. Setiap daerah terbentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Ketuanya Wakil Kepala Daerah atau untuk Kota Cirebon Sekretaris Daerah. Dalam TPKD itu ada SKPD yang diberikan tugas melakukan verifikasi dan validasi warga miskin dari TNP2K. BPS Kota Cirebon jika diminta bantuan untuk validasi, Imron Budiarto akan melaporkan kepada atasan untuk mendapatkan rekomendasi disposisi. Prinsipnya, data warga miskin selalu berubah karena ada yang meninggal dan alasan lainnya. Karena itu perlu validasi. (ysf)  

Sumber: