Temui Parlemen Myanmar

JAKARTA - Delegasi dari Fraksi PKS (FPKS) baru saja tiba dari kunjungan diplomatik penuntasan masalah muslim Rohingya di Myanmar. Dalam kunjungannya, FPKS menyatakan mendorong penyelesaian masalah Rohingya melalui parlemen di Myanmar. \"Sudah ada respons positif atas upaya penyelesaian etnis Rohingya,\" kata Hidayat Nur Wahid, salah seorang anggota delegasi FPKS ke Myanmar, dalam keterangan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (27/8). Selain Hidayat, delegasi FPKS ke Myanmar diwakili M Sohibul Imam, Nurhasan Zaidi, dan Ledia Hanifa. Hidayat menyatakan, pertemuan dengan parlemen Myanmar membawa hasil yang positif. Wakil pemimpin parlemen Myanmar menjamin bahwa masalah itu akan diselesaikan secepatnya. \"Ini baik sekali sebagai awal dari penyelesaian menyeluruh atas konflik horizontal yang terjadi di sana,\" kata mantan ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu. Hidayat menyatakan, kunjungan PKS ke Myanmar melengkapi kunjungan kenegaraan yang dilakukan Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. Misi yang dibawa PKS adalah mendorong adanya demokratisasi di seluruh etnis melalui parlemen Myanmar. Dengan cara itu, parlemen Myanmar didorong untuk berkomitmen menegakkan hukum dan menghormati HAM, berlaku adil, dan tidak diskriminatif terhadap sesama warga bangsa di negara tersebut.\"Dengan cara itu, diharapkan akar masalah konflik Rohingya, yaitu di antaranya terkait kasus kewarganegaraan, dapat segera dicarikan solusi,\" ujarnya. Sohibul menambahkan, parlemen Myanmar mengapresiasi kunjungan Fraksi PKS. Parlemen Myanmar sepakat dengan prinsip-prinsip demokrasi yang disampaikan Fraksi PKS melalui para delegasinya. \"Parlemen Myanmar juga berjanji menyelesaikan status kewarganegaraan etnik muslim Rohingnya,\" jelasnya. Dorongan terhadap eksekutif Myanmar, kata Sohibul, mendapat respons positif. Menteri Sosial Myanmar U Aung Kyi juga menghargai upaya diplomatik FPKS dan menyatakan siap menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. \"Semua bantuan disalurkan, baik dari pihak etnis muslim maupun warga negara dari etnik atau agama Buddha,\" tegasnya. (bay/c6/agm)  

Sumber: