Terkumpul di Jakarta, Distribusi Guru PNS Belum Merata

JAKARTA - Pemerintah segera menjalankan pemerataan sebaran guru PNS. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melakukan pendataan jumlah PNS di seluruh daerah. Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan jumlah guru PNS tertinggi se-Indonesia. Dengan luas daratan 661 km persegi dan berpenduduk 6,9 juta jiwa, jumlah guru PNS di DKI Jakarta mencapai 33.037 orang. ’’Data ini update BKN per 24 Januari,’’ kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan. Sebaliknya Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah guru PNS paling sedikit. Di provinsi anyar itu jumlah guru PNS hanya 1.116 orang. Ridwan melanjutkan untuk tingkat kabupaten dan kota, sebaran guru terbanyak ada di Kabupaten Bandung dengan jumlah 11.657 orang. Sedangkan kabupaten paling sedikit jumlah guru PNS-nya adalah Arfak, Provinsi Papua yang hanya 42 orang. Dari data tersebut, Ridwan menjelaskan persebaran guru baik di pemda tingkat II maupun tingkat I belum merata. Angka-angka tadi menunjukkan terjadi ketmbangan kuantitas profesi guru antar satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam waktu dekat BKN akan merilis resmi sebaran guru PNS di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.   Ridwan berharap berbasis data resmi dari BKN itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa bersinergi mengatasi ketimpangan. ’’Kementerian teknis terkait diharapkan bisa melakukan redistribusi guru PNS dari daerah yang berlebih ke daerah yang belum proporsional,’’ ucapnya. Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan kasus jumlah guru di Provinsi Kalimantan Utara itu sifatnya kasuistik. Tidak bisa menggambarkan bahwa di seluruh provinsi terjadi kasus kekurangang guru. ’’Apalagi Kalimantan Utara adalah provinsi baru, saat pemekaran mungkin ada pemecahan guru PNS berdasarkan wilayah,’’ katanya. Muhadjir juga menjelaskan kebutuhan guru itu terkait dengan jumlah siswa. Contohnya di DKI Jakarta dengan jumlah guru PNS mencapai 44 kali guru di Kalimantan Utara, bisa jadi ideal alias tidak berlebihan. Sebab jumlah peserta didik di DKI Jakarta juga berlipat-lipat dibandingkan di Kalimantan Utara. Meskipun begitu Muhadjir menjelaskan program pemerataan guru sudah menjadi amanah Presiden Joko Widodo. Dia sedang berkoordinasi dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur untuk menjalankan program pendistribusian guru. ’’Beberapa hari lalu saya bertemu pak Asman sambil makan malam. Diantaranya membahas soal distribusi guru PNS,’’ jelasnya. Namun sampai sekarang belum diputuskan formulasi redistribusinya. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menuturkan saat ini sedang ada pembuatan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) untuk keperluan redistribusi pegawai. Pemetaan atau mapping itu akan diselesaikan pada Februari. ”Paling lama pertengahan Maret selesai karena ada 500 kabupaten lebih yang kita lakukan mapping. Tapi belanja pegawainya saya sudah dapat,” ujar Asman. Dia mengungkapkan selama ini ada kabupaten/kota yang APBDnya sebagian besar habis untuk membiayai pegawai. Persentasenya mulai dari 60 persen hingga ada yang lebih dari 70 persen. ”Salah satunya dari provinsi Sumatera Utara ada satu kabupaten itu belanja pegawianya 70 persen. Jadi sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi daerahnya,” kata dia. Nah, dengan redistribusi pegawai itu biaya untuk belanja pegawai itu akan ditekan hingga kurang dari 50 persen. ”Nah kalau sudah di bawah 50 persen baru kita benahi,” ujar pria yang berasal dari PAN itu. Langkah-langkah pembenahan itu sudah muncul pula. Misalnya dengan pengirimkan tenaga ahli dari IPDN dan tamatan sekolah tinggi kedinasan lainnya. Sehingga penataan kualitas pegawai itu akan semakin bagus. ”Pelan pelan kita perbaiki dari latar belakang pendidikannya,” jelasnya. Tapi, redistribusi itu juga sangat bergantung kabupaten atau kota satu dengan yang lain. Karena harus ada kesepakatan antara satu pemda dengan pemda lainnya. ”Jadi yang kurang jangan buka dulu, ambil dari daerah yang berlebih ini sehingga ada keseimbangan,” jelas Asman. (wan/jun)

Sumber: