Menhan Anggap Polemik Heli AW-101 Tuntas, TNI Harus Jujur Investigasi

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak ingin polemik pengadaan helikopter AW-101 berlanjut. Dia menegaskan, pemerintah tinggal menunggu hasil investigasi TNI dalam pengadaan salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut. Mengingat sampai saat ini investigasi masih berlangsug. TNI bakal mengurai proses belanja heli pabrikan perusahaan Inggris dan Italia itu. Ryamizard menegaskan, pembicaraan soal helikopter AW-101 sudah selesai. Itu dia sampaikan setelah bertemu Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam kemarin (10/2). “Kan sudah jelas. Segala macam sudah jelas ya,\" ungkap jenderal purnawirawan kelahiran 21 April 1950 itu kemarin. Pejabat yang sempat menduduki kursi kepala staf angkatan darat (KSAD) pada 2002 sampai 2005 pun ogah berspekulasi. Dia mengaku tidak tahu nasib heli yang saat ini berada di hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Di samping membuka proses belanja helikopter itu, investigasi oleh TNI dilakukan untuk memastikan nasib alutsista yang dibanderol dengan harga ratusan miliar rupiah tersebut. Termasuk di antaranya kemungkinan mengembalikan heli tersebut kepada penjualnya. Berkaitan dengan kemungkinan itu, Ryamizard enggan banyak komentar. “Mana tahu saya,” kata dia. Sebagai menteri, dia pun masih menunggu investigasi yang dilakukan TNI terhadap helikopter yang sampai saat ini diparkir dengan lilitan garis polisi itu. “Iya (tinggal tunggu investigasi),\" ujarnya singkat. Sementara itu, Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi berpendapat, investigasi yang tengah dilakukan oleh TNI bukan hanya harus rinci. Melainkan juga wajib dilaksanakan apa adanya. \"TNI harus betul-betul jujur,\" ucap pria yang akrab dipanggil Khairul tersebut. Itu penting lantaran investigasi proses belanja AW-101 berkaitan dengan perintah Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, sejak kali pertama diwawacanakan sudah banyak yang menentang pengadaan heli tersebut. “Sampai presiden membatalkan,\" ucap dia. Apabila pengadaan dilakukan tanpa sepengetahuan presiden, kata dia, boleh dibilang itu merupakan pengabaian perintah. \"Itu namanya pembangkangan,\" tegasnya. (syn/agm)

Sumber: