Jafarudin Melawan, Blak-blakan Soal Keuangan Hanura

KEJAKSAN – Bendahara DPC Partai Hanura Jafarudin yang sudah dinonaktifkan, menyiapkan serangan balik. Pemecatan dirinya dari jabatan struktural jadi bahan pelaporan ke Dewan Kehormatan (DK) Partai Hanura. Pasalnya, pemberhentian dan rotasi di internal partai dianggapnya tak prosedural. “Saya sedang pelajari. Tidak menutup kemungkinan saya gugat melalui dewan kehormatan partai,” ujar Jafarudin, Minggu (26/2). Jafar mengaku, terpaksa mengajukan gugatan karena alasan pemberhentian tidak bisa diterima. Termasuk tudingan tidak membayar iuran partai selama dua bulan. Padahal, sebagai bendahara dirinya tahu betul siapa yang sudah setor dan belum. “Saya ini bendahara, ya saya setor uangnya dan dipakai untuk kegiatan partai. Saya ini bendahara, tapi tidak mengelola keuangan partai,” tuturnya. Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Kejaksan ini juga mengungkapkan kejanggalan perihal setoran bulanan. Sebagai bendahara, mestinya dirinya yang melakukan penagihan. Tapi, iuran ini malah ditagih ketua DPC. Bahkan, empat bulan di kepengurusan DPC, Jafarudin tidak bisa membuat laporan keuangan karena tidak ada uang yang masuk melalui dirinya selaku bendahara. Tak berhenti di situ, struktur lain juga seolah hanya pinjam nama. Buktinya, tugas sekretaris justru lebih banyak di-handle oleh wakil ketua DPC. “Jadi, bukan cuma bendahara, sekretaris juga tidak difungsikan dengan baik,” tandasnya. Disinggung tentang persaingan internal menjelang 2018, Jafarudin menepis rumors tersebut. Dia mengaku, tak pernah ada upaya menyalip popularitas ketua DPC. Dalam setiap sosialisasi yang dilakukannya ke masyarakat, selalu memperkenalkan Een Rusmijati selaku ketua DPC. Sehingga sangat mengherankan ketika ada tudingan dirinya berusaha merebut rekomendasi calon walikota dari Partai Hanura. “Kemana-mana saya kenalkan sosok Ibu Een supaya Ibu Een lebih dikenal, Hanura juga semakin dikenal. Jadi nggak ada itu saingan seperti itu,” tuturnya. (fazri/abdullah)

Sumber: