Ribut Tapal Batas, Sultan: Kayak Mau Dilepas ke Negara Lain Saja

CIREBON- Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat SE menilai perbatasan wilayah tidak perlu larut dalam sengketa. Ia menyarankan perbatasan kota/kabupaten baiknya sesuai dengan wilayah hukum kepolisian yang sudah berlaku saat ini. \"Sebetulnya gak susah kok, asal kedua kepala daerah duduk bareng dan sepakat, semua selesai,\" ujarnya, kemarin. Sultan mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun masing-masing kepala daerah agar sama-sama legawa. Artinya, baik kota maupun kabupaten masih sama-sama wilayah Cirebon. “Kayak mau dilepas ke negara lain saja, masih sama-sama di Cirebon dan NKRI kok. Orang kota makan jamblang, orang kabupaten juga bisa makan jamblang,\" tandas Sultan. Terpisah, Asisten Administrasi Pemerintahan Pemkot Cirebon Agus Mulyadi mengatakan kemendagri sudah membuat 3 alternatif. Karenanya, kata dia, walikota tidak meniadakan kesepakatan seperti yang “dituduhkan” Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. “Perkembangan terakhir 3 alternatif itu, dan pemkot sudah melayangkan surat ke kemendagri tentang pilihan dari 3 alternatif yang ditawarkan kemendagri,” ujarnya. Pendekatan kemendagri, kata Agus Mulyadi, sebenarnya melalui pendekatan aset, pelayanan, pendekatan status, dan pendekatan sarana prasanana. Terakhir, kemendagri mempertimbangkan administrasi status tanah itu yang diterbitkan BPN Kabupaten Cirebon. “Jadi tidak ada pendekatan PAD atau warga,” tegasnya. Seperti diketahui, setelah Pemkot Cirebon memilih melepaskan 3 RT yakni RT 5, RT 6, dan RT 9 di RW 10 Karangsetra, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan warga pun resah. Misalnya saja Paulina (32). Warga Pilang Setrayasa itu mengaku lebih memilih menjadi warga Kota Cirebon daripada menjadi warga kabupaten. \"Pelayanan adminitrasi lebih mudah, sudah puluhan tahun. Kalau pindah ke kabupaten ya gak tau deh, ribet lagi,\" ujarnya, Senin (6/3). Selain pelanyanan administrasi, lanjut dia, pelayanan fasilitas umum pun lebih lengkap di Kota Cirebon. Seperti sekolah, rumah sakit, hotel sampai keberadaan pusat perbelanjaan. \"Lebih deket ke kota, semua fasilitas ada,\" tambahnya. Hal serupa disampaikan warga lainnya, Rudianto (23). Dia lebih memilih menjadi warga Kota Cirebon. Sebab pemkot sejauh ini lebih memperhatikan kebutuhan warga kabupaten yang tinggal di perbatasan, baik dari sisi bantuan sosial maupun pelayanan masyarakat lainnya. \"Sudah nyaman jadi warga kota, akses ke mana-mana mudah,\" katanya. Dia mengimbau kepada Pemkab Cirebon jangan takut kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika banyak di wilayah perbatasan masuk di wilayah kota. \"Sebaiknya jangan terlalu meributkan masalah sangketa wilayah batas kota atau kabupaten, baiknya masing-masing daerah mengurusi wilayah yang belum dimaksimalkan potensinya,\" sarannya. (mik/abd)

Sumber: