Kabupaten Cirebon Optimis Kembali Raih Anugerah Pangripta Nusantara

CIREBON - Kabupaten Cirebon enam besar kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masuk menjadi kandidat penerima Anugerah Pangripta Nusantara (APN). APN merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat untuk dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) terbaik. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapetlitbang) Kabupaten Cirebon, Denny Supdiana menyampaikan, dalam penilaian Anugerah Pangripta Nusantara yang dilakukan tim utama dan tim penilai independen dari Provinsi Jawa Barat salah satunya ialah inovasi dalam perencanaan pembangunan. Di Kabupaten Cirebon pada tahun lalu telah meraih Anugerah Pangripta Nusantara peringkat kedua dalam ketegori inovasi. Tahun sekarang pun Kabupaten Cirebon termasuk dalam nominasi dari enam kota/kabupaten di Jawa Barat. “Ya mudah-mudahan, hasil penilaian tadi kita bisa menjadi lebih baik tahun lalu,\" kata Denny. Menurut Denny, untuk meraih target Anugerah Pangripta Nusantara sebetulnya Kabupaten Cirebon saat ini sudah ke arah yang lebih baik. Hal itu lantaran semua SKPD teknis pun ikut terlibat ke bawah dalam Musrenbang untuk menunjang 18 program di daerahnya. Pada kesempatan itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono, justru lebih menekankan agar tiap kota/kabupaten dalam melakukan perencanaan pembangunan harus bisa lebih baik. Hal itu, lantaran sering kali pihaknya menemukan dalam dokumen perencanaan yang terabaikan. Tirto mengatakan, sebenarnya panduan atau kisi-kisi dalam proses pembangunan itu sudah ada. Maka, agar dalam dokumen perencanaan di setiap daerah itu tidak terabaikan. Pihaknya terus melakukan penilaian Anugerah Pangripta Nusantara di tiap kota dan kabupaten yang berada di ruang lingkup wilayahnya. \"Dalam penilaian Anugerah Pangripta Nusantara yang lebih penting lagi ialah kita bisa melakukan pendalaman maupun evaluasi untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik ke depan. Tetapi ada kalanya, pada saat mendokumentasikan atau dokumen perencanaan itu sering kali terabaikan,\" katanya. Dia menyebutkan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang sering terabaikan, yakni dengan tidak menyerap aspirasi dari bawah. Seperti dari tingkat desa, kecamatan dan seterusnya. Di samping itu, katanya, bagaimana pun juga segi aspek politisnya untuk dapat mengakomodasi kepentingan politik agar dapat didokumentasikan dalam bentuk perencanaan. \"Hal itu sudah dilakukan, namun lebih bagaimana dokumentasi itu dilakukan dengan baik dan bener,\" tukasnya. (via)

Sumber: