Siswa Tak Ikut USBN, Karna: Sekolah Harus Utamakan Musyawarah  

MAJALENGKA - Wakil Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd meminta sekolah untuk mengutamakan musyawarah dengan para orang tua siswa. Jika kebijakan sepihak tanpa musyawarah dengan orang tua, lingkungan sekolah tidak akan kondusif. Jika melalui musyawarah, persoalan siswa yang tidak bisa ikut USBN karena persoalan biaya pasti bisa diantisipasi. Contohnya jika siswa belum membayar meski sudah menjadi kewajiaban orang tua, sebaiknya pihak sekolah tidak memberikan sanksi melarang siswa mengikuti USBN. “Saya yakin jika itu (musyawarah, red) ditempuh, bisa dicari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut,”jelasnya. H Tete Sukarsa, ketua komite di salah satu SMA membenarkan bahwa musyawarah harus terus dilakukan antara sekolah dan orang tua siswa. Namun pihak sekolah juga perlu bersikap tegas ketika ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban. Dirinya juga mendukung siswa yang tidak diikutsertakan USBN karena biaya, agar orang tua mau memenuhi kewajiban yang sebelumnya telah disepakati. Apalagi sejauh ini SMA dan SMK belum sepenuhnya dibiayai pemerintah. “Dana Bantuan Operasional siswa SMA yang diberikan pemerintah pusat dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 hanya Rp1.400.000 per tahun. Sejauh ini belum sepenuhnya dibebaskan seperti SD dan SMP,” terang Tete. Dia menganggap wajar pihak sekolah mengambil langkah itu, dan yakin tujuannya bukan menelantarkan para siswa melainkan memenuhi kekurangan pembiayaan sekolah. Dengan harapan agar setiap kegiatan-kegiatan sekolah bisa berjalan dengan lancar. Dirinya juga berharap dalam upaya meningkatkan kulitas pendidikan dan mengantisipasi persoalan biaya, pemerintah bukan hanya menggratiskan pembiayaan SD dan SMP tetapi juga tingkat SMA dan SMK. “Apalagi sejauh ini pengelolaan SMA dan SMK sudah sepenuhnnya diambil alih pemerintah provinsi. Sehingga akan lebih mudah dikoordinasikan,” harapnya. (bae)      

Sumber: