Sehari, Terjadi Tiga Unjuk Rasa

Soal Galian C Kepuh, PLTU, dan Tuntutan Kesejahtreraan Buruh SUMBER- Tiga unjuk rasa terjadi di Kabupaten Cirebon, Kamis (4/10). Aksi pertama dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat (AMPM). Mereka menggelar orasi bebas di depan Mapolres Cirebon, meminta aparat menuntut galian C di Desa Kepuh, Palimanan. Sempat terjadi kericuhan ketika puluhan pasukan pengendali massa (dalmas) yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang menolak dan melarang para mahasiswa yang berusaha untuk masuk untuk bertemu Kapolres AKBP Hero Henrianto Bachtiar SIK MSi. Beruntung saling dorong itu tidak berlangsung lama setelah salah seorang perwira Polres Cirebon memberikan penjelasan bahwa kapolres Cirebon sedang tidak ada di tempat karena menghadiri kegiatan lain. Pantauan Radar, mahasiswa tampak membentangkan spanduk berisi tuntutan penutupan galian C Kepuh, dan meminta agar ada tim ahli dari Mabes Polri untuk menghentikan penggunaan bahan peledak di lokasi galian C Kepuh. Mahasiswa juga menolak hasil uji coba ledakan yang dilakukan oleh tim independen bayaran pengusaha, Liem Pieter. “Kami minta kapolres, bupati, dan DPRD segera menyelesaikan permasalahan ini. Jangan menunggu sampai kemudian terjadi konflik horizontal antar warga yang pro dan kontra terhadap pengusaha galian pasir,” tegas Salim Magad, koordinator aksi. Dari Mapolres Cirebon, massa bergerak ke gedung DPRD. Setelah beberapa menit berorasi, mahasiswa diminta masuk dan menggelar dialog bersama Ketua DPRD H Tasiya Soemadi Al Gotas dan para anggota komisi III. Gotas pun menjanjikan akan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait proyek galian C, Senin mendatang (8/10). “Warga, pejabat desa, pengusaha, tim BMKG, hingga rekan-rekan mahasiswa akan kami undang dan dikumpulkan dalam satu ruang untuk membahasa soal ini. Apa pun keinginan kalian, kami tetap harus ikuti langkah prosedur,\" ungkapnya. Di lain tempat, warga Kanci, Kecamatan Astanajapura, mendatangi areal PLTU Cirebon. Mereka hendak meminta kejelasan dari pihak PT Doosan Heavy Industri terkait dana limbah pembangunan PLTU. Massa terdiri dari Karang Taruna Pringgandani Desa Kanci, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Cirebon, Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila (PP) Astanajapura dan LSM Geger. Ketua GMBI Cirebon Agus Bagor mengatakan mereka hanya menagih janji pihak PT Doosan Heavy Indutry untuk membantu masyarakat sekitar areal pembangunan PLTU dari dana limbah sekaligus membantu pengiriman sisa material untuk membangun jembatan penghubung antara Desa Kanci dengan Kanci Kulon yang melintas di sungai Cikanci. Aksi ini, sambung dia, adalah puncak dari kekesalan dari masyarakat karena dana hasil penjualan limbah pembangunan PLTU yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat sekitar, malah disalahgunakan oleh salah satu oknum di internal PT Doosan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan keterangan dari Ketua Karang Taruna Pringgandani Desa Kanci, Topang Nurjaya, hasil pertemuan berakhir deadlock. Mereka pun melayangkan surat kepada Polres Cirebon untuk aksi lanjutan pada Senin mendatang. Unjuk rasa juga dilakukan buruh pabrik kecap CV Citra Rasa, Ciperna, Kabupaten Cirebon. Para buruh menuntut kesejahteraan, dengan menginginkan agar seluruh buruh yang bekerja pada perusahaan distributor tersebut mendapatkan jamsostek. Salah satu buruh, Endang (42), mengatakan, buruh hanya menginginkan kesejahteraan dengan mengikutkan seluruh buruh pada program Jamsostek. Menurutnya, ada buruh yang sudah bekerja hingga 21 tahun dan tak mendapatkan Jamsostek. “Kami minta seluruh pegawai diikutkan Jamsostek, juga minta kejelasan teman kami yang ingin keluar tapi sulit. Malah sudah keluar tidak ada pesangon,” ujar Endang. Perwakilan perusahaan, Joni, menegaskan ke depan semua buruh akan diikutkan secara bertahap dalam program Jamsostek. Selain Jamsostek, buruh yang sakit maka biaya pengobatan ke dokter maupun obatnya akan diganti oleh perusahaan. “Kita justru sangat berharap semua karyawan diikutkan Jamsostek. Tetapi itu nggak sekaligus, bertahap. Untuk masalah karyawan yang keluar itu kita juga sudah konsultasi dengan dinas ketenagakerjaan,” ujar Joni. (rdh/jun/den)  

Sumber: