Sekda Malu PKL Belum Tertata, Sebut Keterbatasan Lahan Relokasi

CIREBON – Keberadaan PKL yang tidak tertata, membuat Sekretaris Daaerah, Drs Asep Dedi MSi, kerap kehilangan muka. Dia malu bila ada kunjungan dari berbagai daerah dan instansi, ditanya soal keberadaan pedagang yang menempati trotoar. “Saya malu. Mereka ada di hampir semua ruas jalan. Bahkan dengan bangunan permanen,” ucap Asep, Selasa (28/3). Tiap kali menerima kunjungan dan ditanya soal PKL, dia mengaku, selalu berkelit dan menyebut sedang dilakukan upaya penataan. Tapi, alasan ini tak bisa terus menerus digunakan. Apalagi dalam waktu dekat Kota Cirebon akan menjadi tuan rumah Festival Keraton. Kemudian, berbagai ajang bersifat nasional juga akan diadakan di Cirebon termasuk West Java Culture and Art Performance. Agenda seni dan budaya Jawa Barat itu sudah masuk dalam Kalender Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). “Event-event ini akan menjadi magnet buat masyarakat dari luar untuk datang ke Cirebon. Kita harus berbenah,” tuturnya. Persoalan PKL, kata Asep Dedi, sudah dibahas sejak lama. Studi banding ke beberapa daerah telah dilakukan. Konsep matang sudah dibuat. Hanya saja, dalam realisasi belum terwujud dengan baik. Pada prinsipnya, kata Asep Dedi, Pemkot Cirebon selalu ingin menata PKL. Bahkan, pendataan tahun 2014 merupakan bentuk keseriusan dalam mewujudkan penataan. Hanya saja, sampai sekarang pria yang pernah menjabat Asisten Administrasi Umum Setda itu belum melihat hasil penataan PKL secara signifikan. Justru, terlihat penambahan PKL di berbagai ruas jalan. Termasuk jalur utama jalan protokol. Selama ini, kendala keterbatasan lahan menjadi persoalan. Hal ini harus dicarikan solusinya. Termasuk keinginan PKL Pasar Kramat untuk dibangunkan shelter serupa di alun-alun. Di tempat terpisah, Koordinator PKL Pasar Kramat, Dudu Badrudin mengaku terpaksa merencanakan demonstrasi, karena pembahasan relokasi tidak menemukan titik temu. Hingga saat ini, 16 PKL Pasar Kramat mengambil inisiatif tetap bertahan. “Kalau belum ada relokasi, kami tetap berjualan disamping trotoar dan jalan,” tukasnya. Dudu menjelaskan, PKL di sekitar Pasar Kramat termasuk yang turut didata saat pendataan Dinas Perdagangan Koperasi UKM (Disdagkop) Kota Cirebon pada tahun 2014 silam. Namun, nasib berbeda dialami PKL di Pasar Kramat. Betapa tidak, sama-sama berjualan di sepanjang Jalan Siliwangi, tetapi PKL didekat alun-alun mendapatkan fasilitas relokasi istimewa. Dibuatkan shelter dan nyaman. Pemerintah begitu peduli terhadap nasib mereka. Tetapi seolah menutup mata dengana kondisi PKL lainnya. Karena itu, PKL Pasar Kramat menuntut kepada SKPD terkait untuk memberikan relokasi di lahan strategis. (ysf)

Sumber: