Komisi III Soroti Anggaran KPK

Njomplang Dibandingkan Kejagung dan Polri JAKARTA- Ramai polemik KPK-Polri beberapa waktu terakhir berimbas dalam pembahasan anggaran di Senayan. Sejumlah sorotan tajam menyangkut anggaran untuk KPK muncul dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di gedung parlemen kemarin (11/10). Sejumlah anggota komisi hukum itu menyorot perbedaan besaran anggaran pembiayaan pemberantasan korupsi pada tiga lembaga penegak hukum yang ada. Berdasar rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL), anggaran untuk Polri dan Kejagung dianggap terlalu sedikit jika dibandingkan dengan anggaran untuk KPK. \"Sampai sekarang, saya tidak tahu berapa gaji para penyidik KPK. Tapi, saya yakin pasti lebih besar,\" kata anggota Komisi III DPR dari Partai Hanura Syarifuddin Sudding dalam rapat. Dia lantas membandingkan anggaran KPK dengan kejaksaan terkait penanganan perkara korupsi. Untuk KPK, penyelidikan selama 12 bulan telah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekitar Rp8,1 miliar. Bagi kejaksaan, untuk volume penanganan yang sedikit lebih besar, dianggarkan hanya sekitar Rp4 miliar. \"Tidak benar kalau seperti ini. Seharusnya ketiga-tiganya diperkuat. Saya usulkan, komisi III segera mengirimkan surat ke Kemenkeu terkait hal ini,\" tegasnya. Anggota komisi III dari PKB Baharudin Nasori juga menegaskan, tidak boleh ada perbedaan perlakuan di antara tiga lembaga penegak hukum yang ada menyangkut upaya pemberantasan korupsi. \"Perlakuan harus sama. Kalau sudah sama, nanti baru bisa dievaluasi secara fair kinerja tiga lembaga ini,\" kata Baharudin. Dia pun lantas menyinggung polemik rebutan penyidik antara KPK dan Polri beberapa waktu terakhir. \"Kalau gaji penyidik sudah sama, bisa jadi tidak akan ribut karena bertugas di mana saja penghargaannya sama,\" ujarnya. Masih pada persoalan yang sama, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika juga termasuk yang meminta adanya reposisi anggaran tiga lembaga penegak hukum. Khususnya menyangkut fokus pada upaya pemberantasan korupsi. \"Sebaiknya disamakan saja (KPK, Kejagung, dan Polri). Hanya dengan begini, kita bisa apple-to-apple melihat kinerja masing-masing lembaga memberantas korupsi,\" kata politikus Partai Demokrat itu. Dia mengusulkan, standar anggaran pada tiga institusi tersebut nanti menggunakan ukuran lembaga yang paling besar anggarannya. Yaitu, sebut dia, KPK. \"Membandingkan satu pihak disebut tidak sehat dengan lembaga lain yang mendapat fasilitas dan kewenangan yang luar biasa (KPK, Red) kurang lah tepat. Semua disamakan saja dengan KPK, nanti tinggal kita lihat,\" tandasnya. Dalam rapat tersebut, pihak KPK diwakili salah satu pimpinanannya, Zulkarnaen. Kejagung diwakili Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Bin) Agung Iskamto, sedangkan dan Polri diwakili Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) Kapolri Irjen Pol Sulistyo Ishak. (dyn/c4/agm)

Sumber: