Tinjau Sistem Pengajaran Pancasila, Unit Kerja Presiden PIP Resmi Terbentuk

JAKARTA – Perbaikan kurikulum Pancasila menjadi salah satu fokus awal Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Presiden Joko Widodo melantik sembilan pengarah dan satu ketua UKP PIP, Yudi Latief, di Istana Negara. Salah seorang calon pengarah, yakni Din Syamsuddin digantikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj. Usai pelantikan, para pengarah dan ketua UKP-PIP langsung mengadakan pertemuan. Yudi menjelaskan bahwa target awal UKP-PIP adalah menjalankan mandat Perpres. “Perpres memandatkan untuk meninjau sistem pengajaran pancasila di sekolah-sekolah,” terangnya. Kemudian, peran-peran komunitas harus lebih terlihat dalam pengamalan ideologi Pancasila. “Meskipun ini institusi negara, tapi dalam implementasinya akan lebih banyak meminta bantuan komunitas-komunitas untuk terlibat,” lanjutnya. Poin utama dalam pembinaan ideologi Pancasila nantinya tidak sebatas kognitif. Harus ada ukuran-ukuran yang jelas dalam mengimplementasikan Pancasila. Sehingga, pancasila tidak lagi berada di awang-awang. Pihaknya akan membuat indikator-indikator sesuai level dan sektor yang disasar. Masa kerja UKP-PIP sendiri akan mengikuti masa tugas Presiden. untuk saat ini, Yudi akan menjabat sampai 2019. Pengarah UKP-PIP Mahfud MD menuturkan, pada pertemuan kali ini hal-hal yang dibahas belum terlalu mendetail. “Kami baru bicara beberapa hal teknis, misalnya pada hari tertentu setiap bulan akan bertemu,” ucapnya. Yang jelas, pada dasarnya UKP-PIP dibentuk untuk menguatkan menyosialisasikan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Peran pengarah hanya sebatas mengarahkan masalah-masalah yang substantif. Selebihnya, eksekutif yang akan menerjemahkannya dalam konteks yang ada saat ini. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dia tidak menampik kemungkinan adanya pengaruh konstelasi politik di DKI Jakarta dalam semangat yang dibangun oleh UKP-PIP. “Yang kemarin di DKI itu adalah pembelajaran bagi kita bahwa kebangsaan dan nasionalisme kita itu perlu untuk diperkuat,” ujarnya. Begitu pula dengan pelaksanaan ideologi Pancasila. Dia berharap apa yang terjadi di Jakarta tidak sampai terulang di Pilkada 2018. Misalnya berupa politisasi tempat ibadah, penyebaran ujaran kebencian, atau bentuk lainnya. “Ini momentum untuk kembali menggelorakan, Saya Indonesia, Saya Pancasila,” tambahnya. Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyambut baik pembentukan UKP-PIP. Catatan penting dari Din untuk lembaga anyar itu adalah jangan menjauhkan Pancasila dengan agama. “Khususnya dengan agama Islam,” jelasnya. Menurut Din kalau sampai Pancasila dijauhkan atau “disapih” dengan agama, berbahaya untuk Pancasila-nya sendiri. Sebab masyarakat akan memilih agama ketimbang Pancasila. Din menyatakan Pancasila adalah cerminan dari ketauhidan atau agama. Masyarakat yang beragama dengan baik dan benar, otomatis menjalankan semangat Pancasila. (byu/wan/bay)

Sumber: