Kebijakan Kapolda Jawa Barat Picu Masalah

JAKARTA - Seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Jawa Barat mengalami kendala. Ada banyak protes dari orang tua dan peserta terkait kebijakan baru dari Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan.  Kebijakan tersebut berupa prioritas untuk putra daerah lolos seleksi Akpol tingkat kota. Dari video yang diterima Jawa Pos (Grup Radar Cirebon), sekumpulan orang tua peserta seleksi Akpol melakukan protes terhadap panitia. Salah seorang orang tua tersebut terdengar berteriak “Ini rangking 15 dari 23 mengapa tidak bisa masuk. Coba bayangkan,” ujarnya. Orang tua lainnya juga saling bersahutan memprotes. “Tanggapan panitia ini apa, tanggapannya apa,” teriak salah satu orang tua peserta. Tampak juga dalam video itu banyak peserta yang tampak sendu melihat kondisi tersebut. Tiga orang panitia seleksi Akpol tampak diam tidak memberikan tanggapan. Salah seorang perwakilan orang tua peserta yang tidak ingin disebut namanya, mengatakan bahwa protes itu dilakukan karena ada kebijakan Kapolda Jawa Barat yang membuat ketidakadilan. “Kebijakan itu berupaya prioritas untuk putra daerah,” ujarnya. Dengan kebijakan itu, maka untuk peserta yang awalnya ranking tesnya berada di rangking atas dan potensi lolosnya besar justru turun. “Akhirnya tidak berhasil masuk kuota Akpol yang ditentukan. Muncul ketidakadilan,” paparnya. Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul mengakui bahwa video yang beredar terkait seleksi Akpol di Polda Jawa Barat tersebut sedang didalami. “Kita pelajari dulu apa yang terjadi dan kemudian baru bisa disikapi,” jelasnya. Bila memang ada masyarakat yang tidak puas, serta ternyata terkait dengan pelanggaran tentu akan ditindaklanjuti. “Pada prinsipnya Polri mengedepankan prinsip bersih dan transparan,” ujarnya. Cara prinsip tersebut dengan mengumumkan nilai dari setiap tes. Sehingga, sejak awal peserta dan orang tuanya mengetahui prediksi ranking dari peserta. “Tes lari misalnya, bisa diketahui nilainya. Adanya protes tentu tidak jauh karena Polri saat ini juga semakin terbuka,” paparnya. Apakah ada sistem seleksi berdasar putera daerah? Dia mengatakan bahwa memang selama ini belum ada system seleksi putera daerah. Yang ada adalah sistem kota, yang diambil sektar 5 persen hingga 10 persen dari animo setiap kota untuk masuk ke Akpol. “Kalau animonya mencapai 300 orang, bisa kuotanya 30 orang,” ungkapnya. Menurutnya, setelah seleksi di tingkat kota, maka seleksi tingkat pusat juga harus ditempuh. Seleksi itu dilakukan di Akpol dan juga sangat terbuka. “Jadi, seleksinya ada dua kali,” tuturnya. (idr)

Sumber: