RUU Kamnas Amankan TNI Pasca 2014

JAKARTA- Sikap ngotot pemerintah yang terus mendesak pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dalam pandangan Setara Institute lebih bernuansa kepentingan politik SBY. RUU Kamnas dianggap sebagai politik balas budi SBY terhadap institusi TNI. \"Persetujuan SBY pada draf RUU Kamnas merupakan cara berpolitik SBY untuk mengakomodasi ragam kepentingan TNI di ujung masa jabatannya,\" kata Ketua Setara Institute Hendardi kemarin (1/11). Menurut dia, peran TNI dalam dua kali pemenangan SBY pada Pilpres 2004 dan 2009 sangat strategis. \"Ini tidak bisa dimungkiri,\" ujarnya. Meskipun pernah ditolak DPR sampai dua kali, pemerintahan SBY terus memaksakan draf RUU itu. Untuk kali ketiga, pada 23 Oktober 2012 pemerintah mengajukan draf terbaru RUU Kamnas yang diklaim sudah lebih baik daripada draf sebelumnya. Kesan pemaksaan itu muncul, terang Hendardi, karena tidak ada jaminan bahwa rezim yang berkuasa pasca-2014 akan berposisi sama terhadap TNI dan RUU Kamnas. \"Maka, apa pun alasannya, serendah apa pun kualitas draf itu, tetap dipaksakan agar bisa lolos pada periode ini,\" tegasnya. Upaya lobi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin ke sejumlah fraksi di DPR beberapa waktu lalu, menurut Hendardi, memang tidak salah. Namun, manuver itu menunjukkan adanya hasrat politik dari TNI untuk kembali mengendalikan penyelenggaraan keamanan dan pertahanan. Bukan kehendak baik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keamanan nasional. \"Kemenhan ternyata lebih memilih jalur politik dibanding jalur akademik dan partisipatif. Misalnya, dengan kembali melakukan riset dan drafting RUU yang lebih berkualitas serta melibatkan masyarakat,\" sindir dia. Revisi terhadap beberapa pasal dalam draf yang terbaru, papar Hendardi, sekadar gincu di tengah arus penolakan terhadap RUU Kamnas. \"Ini cuma obat penawar politik. Padahal, substansi sesungguhnya tetap tidak berubah,\" kritik dia. Dia menambahkan, memaksakan RUU Kamnas hanya akan menambah problem disharmoni antaraktor keamanan. \"Jelas keberadaan RUU ini menunjukkan kontestasi antaraktor keamanan dengan meletakkan tentara lebih supreme daripada yang lain,\" katanya. Hendardi mengharapkan DPR tetap konsisten menolak RUU Kamnas. \"Persetujuan DPR atas draf RUU ini hanya akan mencoreng citra DPR, tanpa bisa memetik insentif politiknya, kecuali partai berkuasa, yakni Partai Demokrat,\" tandasnya. (pri/c11/agm)

Sumber: