Lembaga Penjamin Simpanan Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 0,05 persen dari total simpanan bank. Dengan asumsi total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Indonesia Rp5 ribu triliun, industri perbankan setidaknya menyetor Rp2,5 triliun per tahun. LPS mengklaim, usulan premi itu relatif kecil. Premi PRP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berbeda dengan premi penjaminan simpanan, premi PRP akan dipakai untuk membiayai program restrukturisasi perbankan kalau terjadi krisis keuangan. Dalam beleid yang sama, LPS mendapat mandat mengumpulkan premi. ”Secara undang-undang, kami tidak boleh menggunakan premi penjaminan membiayai operasional PRP,” tutur Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah. Halim mengaku, sebagian industri masih keberatan atas pungutan premi tambahan. Itu mengingat saat ini industri juga telah menanggung aneka biaya. Meski begitu, premi PRP akan membantu pemilik dan pengurus bank kalau terjadi krisis keuangan macam edisi 1997/1998. Kala itu, biaya pemulihan atau resolusi krisis mencapai 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Selain menjadi sumber pendanaan saat krisis, premi PRP juga memaksa manajemen perbankan menjadi lebih hati-hati (prudent). Nah, kalau industri menyetor Rp2,5 triliun per tahun, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai target dana bantalan krisis 2 persen dari PDB atau setara Rp240 triliun. Hingga saat ini, besaran premi PRP masih dibahas LPS bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, besaran premi PRP akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. ”Kami tidak bisa memutuskan premi PRP sendirian,” imbuh Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti. Kalaupun nanti besaran premi PRP telah ditetapkan, LPS akan memberi waktu tenggang pembayaran (grace period) dengan melihat kesiapan industri. Sebelumnya, BI meminta besaran premi tambahan untuk PRP tidak memberatkan industri. Pasalnya, industri perbankan tengah dalam proses pemulihan kinerja setelah menghadapi pelambatan ekonomi sejak tahun lalu. Berdasar data terakhir BI, total DPK perbankan hingga Mei 2017 tercatat Rp 4.876 triliun. Jumlah itu meningkat 10,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. (far)  

Sumber: