Bola Berpindah ke BK DPR

Dahlan Serahkan Nama Oknum Pemalak BUMN JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi janjinya menyerahkan nama oknum anggota DPR pemeras kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Kini, bola berpindah ke lembaga wakil rakyat tersebut. “Saya sudah sampaikan nama (pemeras dan yang diperas, red), peristiwanya, caranya, kemudian nilai rupiahnya. Sudah saya sampaikan secara khusus kepada Badan Kehormatan. Saya serahkan sepenuhnya kepada BK untuk membuka atau tidak membuka nama-nama tersebut,”kata Dahlan usai memenuhi panggilan BK DPR di gedung parlemen, kemarin (5/11). Dahlan tampak santai dengan baju putih lengan panjang. Dia tiba di gedung DPR sekitar pukul 09.35 atau hampir sejam lebih awal dari jadwal, dengan menyetir sendiri mobil listrik (electric car) warna hijau. Tak ada orang lain yang mendampingi Dahlan di dalam mobil itu. Tentu saja Dahlan tidak benar-benar datang sendirian. Kolega dan beberapa staf BUMN datang menyusul dengan menggunakan mobil lain. Di gerbang depan gedung DPR, puluhan mahasiswa dan massa beratribut “Save BUMN” menggelar aksi damai mendukung Dahlan. Mereka membawa pamflet. Ada yang bertuliskan “Seret ke KPK Pemeras BUMN” dilengkapi karikatur Ketua KPK Abraham Samad. Ada juga yang bertuliskan “Dahlan Iskan Maju Terus” dengan karikatur Dahlan. Sekitar dua jam, Dahlan memberikan keterangan secara tertutup dalam rapat BK yang dipimpin Ketua BK M Prakosa. Saat memberikan keterangan pers, Dahlan tetap terlihat bersemangat. “Saya datang ke BK memenuhi panggilan BK. Jadi, bukan inisiatif saya untuk datang mengadu. Karena di tata acara BK itu ada yang (sifatnya, red) mengadu dan ada yang diundang. Saya datang bukan mengadu, tapi saya datang karena diundang,” jelas Dahlan, lantas tersenyum. Dia juga meluruskan, kedatangannya ke BK DPR bukan dengan membawa semangat untuk “bersih-bersih rumah tangga orang lain”. Selaku Menteri BUMN, Dahlan menyadari, yang sebenarnya lebih utama adalah berusaha melakukan “bersih-bersih di rumah sendiri”. “Saya tahu BUMN selama ini juga dikenal sebagai sarang korupsi atau sarang permainan. Saya juga harus memosisikan diri bahwa di rumah tangga saya mungkin tidak kalah serunya. Sehingga, jangan sampai ada kesan saya lebih rajin membersihkan rumah tangga orang lain dari pada rumah tangga saya sendiri,” tuturnya. Dahlan lantas menyampaikan dalam rapat tertutup dengan BK, dirinya hanya menyampaikan dua nama oknum anggota DPR yang diduga terlibat dalam pemerasan BUMN. Dua nama ini berperan dalam tiga peristiwa pemerasan. Belakangan berkembang informasi kalau yang dimaksud Dahlan dengan tiga peristiwa itu adalah tiga BUMN. “Jadi yang saya serahkan tiga peristiwa. Selama ini saya tidak pernah melihat nama-namanya, sehingga dari tiga peristiwa itu saya pikir tiga orang. Tapi ternyata orangnya dua,” ungkap Dahlan. Bukankah sebelumnya menyatakan sudah mengantongi setidaknya 10 nama oknum anggota dewan yang memeras? “Saya menyebut ‘sekitar’ (sekitar 10 nama, red) waktu itu. Sehingga bisa saja 8, bisa saja 9, bisa saja 10, bisa saja 11,” jawabnya dengan nada bercanda. Dahlan menyebut awalnya dia berpikir dengan menyampaikan tiga peristiwa itu, BK bisa menelusuri sendiri peristiwa yang lain. Tapi ternyata BK meminta Dahlan sekaligus melengkapinya dengan nama-nama yang lain. Dahlan sudah menyanggupinya. “Saya akan susulkan itu tidak lewat pertemuan lagi, tetapi pakai tertulis di hari Rabu,” katanya. Meski begitu, Dahlan tetap tidak mau membocorkan dua nama anggota dewan itu. “Kalau hari ini saya tidak menyebutkan nama di depan anda, karena saya sudah menyerahkan kepada BK,” tegasnya. Selain itu, Dahlan merasa dua nama yang diserahkannya itu belum tentu merupakan tokoh kunci dalam upaya pemerasan itu. “Saya juga masih berempati, jangan-jangan dua nama yang saya serahkan hanya pion, hanya suruhan. Sedangkan sebetulnya beliau tidak terlalu menjadi pelopor di depan,” ujar Dahlan. Dia lantas memastikan dua nama yang diserahkan ke BK itu tidak ada di antara 18 inisial nama yang sempat beredar. “Inisial yang beredar itu kan memang SMS bodong, bukan SMS dari BUMN maupun humas Kementerian BUMN,” ungkapnya. Dahlan hanya memberikan sedikit petunjuk. Dia menyebut semua upaya pemerasan itu terjadi pada tahun 2012 ini. \"Ya, itu minta uang ke BUMN tersebut. Kaitannya dengan penanaman modal negara,” ujarnya. Dahlan juga masih mempertimbangkan membawa persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Nanti kalau memang diperlukan, saya akan minta masing-masing (staf BUMN, red) yang mengalami sendiri, karena (yang mengalami langsung pemerasan, red) ini bukan saya, untuk mempersiapkan laporan itu,” ujar Dahlan. Dari informasi yang berhasil diperoleh Jawa Pos (Radar Cirebon Group), kedua nama itu diduga adalah anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Sumaryoto dan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena. Sewaktu dikonfirmasi mengenai kedua nama tersebut, anggota BK Usman Ja’far membenarkannya. “Iya memang dua itu,” kata politisi PPP, itu. Sumber Jawa Pos menyebut Sumaryoto diduga meminta upeti dari PT Merpati Nusantara Airlines. Sedangkan, PT Garam dan PT PAL melibatkan Idris Laena. Usman menyampaikan sejauh ini salah satu transaksi yang diduga sudah telanjur terjadi adalah di PT Merpati Nusantara Airlines. “Hanya Merpati yang kemungkinan sudah. Nanti Dirut Merpati yang menjelaskan,” ujar Usman. Dahlan sendiri, lanjut dia, baru sebatas memberikan informasi, belum sampai membawa bukti. Ketua BK M Prakosa membenarkan, dari tiga peristiwa yang dilaporkan, ada satu yang terindikasi telah terjadi transaksi. Meski begitu, Prakosa memastikan semua kasus yang disampaikan Dahlan Iskan akan ditindaklanjuti oleh BK. Di antaranya dengan memanggil Dirut dari ketiga BUMN. Selain itu, para oknum anggota DPR yang disebut juga akan dikonfimasi setelah masa reses DPR berakhir pada 18 November mendatang. Seandainya terbukti, selain ada sanksi dari BK, para oknum anggota DPR itu juga akan direkomendasikan kepada penegak hukum. “Masalah pelanggaran etika itu BK. Kalau ada buktinya, sanksinya berat. Bisa pemberhentian sementara, bisa juga pemberhentian tetap,” katanya. Sewaktu diminta tanggapannya, Sumaryoto hanya memberikan komentar singkat. “Itu cerita ngarang Dirut Merpati. Saya siapkan untuk lapor polisi,” protesnya. Senada dengan itu, Idris Laena juga belum mau berkomentar banyak. “Saya belum tahu. Nanti saya cek dulu ke Pak Dahlan,” lanjut Idris. Selain mengundang Dahlan Iskan, BK DPR juga menghadirkan secara terpisah Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Dalam kesempatan itu, Faisal Halimi kembali menegaskan, pihak humas kementerian BUMN tidak pernah menyebarkan SMS berisi belasan inisial nama pemeras BUMN. “Saya sudah menanyakan ke teman-teman, itu tidak ada,” katanya. “Rasanya naif sekali dan tidak mungkin kami menyebarkan SMS itu,” sambung Faisal. Kepada wartawan, Ismed Hasan Putro menyampaikan, setidaknya dua kali dia coba diperas oknum anggota DPR. Pertama, PT RNI diminta untuk memberikan 2.000 ton gula oleh seorang anggota DPR dengan dalih program CSR. Permintaan itu menjelang Ramadhan yang rencananya akan dibagikan ke konstituen di daerah pemilihan masing-masing anggota. Karena RNI masih merugi, Ismed menolaknya. “Kalau mau ya beli,” katanya. Akhirnya, anggota DPR itu menyepakati 20 ton gula untuk dibeli secara profesional. “Nah, ketika membeli dalam jumlah 20 ton saya serahkan kepada anak perusahaan untuk di-handle,” katanya. Selain itu, dia juga mengaku pernah diminta upeti dalam bentuk uang di sela-sela rapat dengar pendapat di DPR. “Peristiwanya sekitar Maret, tapi belum sampai menyebutkan angka,” ungkap Ismed.   MUNCUL KONFLIK DI MERPATI Di bagian lain, ketegangan antara Menteri BUMN dengan DPR malah memunculkan konflik antara mantan Dirut Merpati, Sardjono Djhony dengan Dirut Merpati saat ini, Rudy Setyopurnomo. Sardjono mengaku mendapat bocoran bahwa Rudy memberikan informasi palsu kepada karyawan Merpati dan juga kepada Menteri BUMN mengenai dirinya. “Saya merasa difitnah dan dicemarkan nama baik saya,” ujarnya. Rudi melaporkan Sardjono telah memberikan uang Rp5 miliar dari Rp18 miliar yang diminta oknum anggota Dewan sebagai \'uang pelicin\' agar dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp200 miliar untuk Merpati bisa lolos di DPR tahun ini. “Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah diminta atau memberikan uang kepada siapa pun terkait hal itu,” ungkapnya. Mantan Dirut yang lengser dari jabatannya 14 Mei lalu itu mengaku, tidak keluarnya dana PMN saat ia menjabat lebih karena belum adanya rencana bisnis (bussines plan) yang matang. “Waktu itu tertahan karena harus ada busssines plan yang baru. Bukan karena seperti informasi yang disampaikan (ke Menteri, red). Saya sudah klarifikasi hal ini ke Pak Dahlan,” sebutnya. Untuk itu, Sardjono mengaku telah melaporkan Rudi Sotyopurnomo ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah Jumat (2/11) minggu lalu. Sayang, saat dikonfirmasi Jawa Pos melalui telepon maupun sms berkali-kali, Dirut Merpati Rudi Setyopoernomo tidak memberikan respons terkait tudingan yang dilaporkan Sardjono itu. Merpati merupakan salah satu BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN tahun 2012. Kementerian BUMN mengusulkan beberapa perusahaan mendapatkan suntikan modal, antara lain PT PAL Indonesia Rp600 miliar, PT Pindad Persero Rp300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp400 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Rp200 miliar, dan PT Garam Rp100 miliar. PPATK TUNGGU LAPORAN Menanggapi laporan Dahlan Iskan kepada BK DPR, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti dugaan pidana pencucian uang pada pelaporan tersebut. “Apalagi, kasus ini sudah menyita perhatian publik,” ungkap Agus, kemarin. Kendati demikian, Agus mengatakan pihaknya masih menunggu Dahlan untuk melaporkan secara langsung kepada PPATK. Atau, BK DPR bisa menjadi pihak pelapor jika menginginkan PPATK menelisik transaksi keuangan yang terjadi pada kasus ini. “Kami akan lindungi identitas pelapor, baik Pak Dahlan sendiri, atau Badan Kehormatan,” terangnya. Mengapa PPATK menunggu laporan langsung dari pihak-pihak tersebut? “Karena kami butuh time frame yang lebih rinci dan jelas, untuk memudahkan upaya intelijen keuangan,” jelasnya. Sementara itu, terkait dua nama anggota DPR yang menjadi terduga kasus kongkalikong antara DPR dan BUMN, Agus enggan berkomentar. Termasuk, apakah dua nama tersebut masuk di antara salah satu dari 18 anggota DPR yang transaksi keuangannya dicurigai. “Karena kami sangat merahasiakan integritas, baik dari pelapor ataupun yang diperiksa,” paparnya. (pri/wir/gal/nw)

Sumber: