FTHSS Sebut Usulan Penambahan Rombel Langkah Mundur

CIREBON - Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) Kota Cirebon, Dede Permana SSos menilai, pernyataan ketua DPRD merupakan langkah mundur. Ia menyayangkan bila walikota sampai merespons dan membuka kembali PPDb. “Sebagai pejabat negara harusnya memahami aturan. Sistem tahun ini sebenarnya jauh lebih baik karena ada pembatasan siswa di tiap rombel-nya,” tutur Dede. Menurut Dede, kebijakan untuk membuka kembali PPDB, penambahan rombel atau hal-hal yang di luar sistem akan mengacaukan tujuan dari Permendikbud 17/2017. Maksud untuk pemerataan pendidikan tidak akan tercapai. “Harus dilihat jangka panjangnya. Ini adalah upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Salah satunya pembatasan jumlah siswa per rombel,” tegasnya. Ia mencontohkan di PPDB tahun lalu, ada sekolah yang siswanya membeludak sampai menggunakan laboratorium untuk belajar. Bahkan ruang kepala sekolah dan ruang guru juga ditempati siswa. Dengan aturan yang ditabrak seperti itu, pendidikan tidak akan menjadi lebih baik. Justru sebaliknya akan terus mengalami penurunan. Di tahun ini saat rombel tertib dan penerimaan sesuai aturan, kebutuhan ideal belajar di kelas terpenuhi. \"Kita mengapresiasi pemerintah yang membuat regulasi yang jelas dan tegas dengan membatasi jumlah rombel. Ingat sanksinya, kalau ketahuan melebihi kuota yang sudah ditentukan dana BOS sekoah tersebut tidak bisa dicairkan,\" pungkasnya. (abd)  

Sumber: