Dugaan Peretasan LPSE Kota Cirebon, Tunggu Analisis LKPP
![Dugaan Peretasan LPSE Kota Cirebon, Tunggu Analisis LKPP](https://radarcirebon.disway.id/upload/2017/09/LPSE-15.jpg)
CIREBON – Informasi adanya peretasan terhadap situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cirebon, masih belum dapat dipastikan. Meskipun kemungkinan peretasan itu ada, LPSE menunggu hasil analisis yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kepala UPT LPSE Kota Cirebon, Ade Sastrawijaya mengatakan, setelah ada informasi dugaan peretasan, LPSE Kota Cirebon langsung berkoordinasi dengan lembaga yang menaungi pelelangan pemerintah itu. “Kami masih menunggu hasil analisa dari LKPP. Sudah dilaporkan dan sedang ditindaklanjuti,” terang Ade, kepada Radar, Jumat (8/9). Koordinasi dengan LKPP dilakukan karena sistem dan aplikasi LPSE Kota Cirebon dan seluruh Indonesia, berasal dari lembaga pemerintah pusat tersebut. Saat ada gangguan apa pun, pihaknya langsung berkoordinasi dengan LKPP. Selanjutnya LKPP yang melakukan analisa hingga perbaikan. Selama proses itu berjalan, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap aktif seperti biasa. Karena itu, LPSE berharap para peserta lelang dapat bekerja. Untuk peserta yang merasa dirugikan, LPSE akan memberikan data dan kepastian persoalan yang sebenarnya. Pasalnya, berbagai persoalan masih mungkin terjadi. Terlebih dunia internet tidak lepas dari berbagai kendala. Meskipun demikian, tidak ada sedikitpun upaya maupun langkah dari LPSE Kota Cirebon dalam menganggu kelancaran maupun proses pelelangan dalam LPSE. \"LPSE Kota Cirebon, hanya sebagai pengguna dan penerima manfaat dari sistem yang ada,\" jelas dia. Kepala Dinas Informatika Komunikasi dan Statistik (DKIS), Iing Daiman menjelaskan, sistem dan aplikasi di daerah seluruhnya disediakan pemerintah pusat. Dia tak menampik kemungkinan adanya peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Dugaan peretasan mungkin saja terjadi. Namanya juga internet. Tetapi ini bukan kewenangan daerah memberikan kesimpulan valid,” ucapnya. Untuk memastikan kendala yang dihadapi LPSE, pihaknya sudah meminta LKPP untuk melakukan penelusuran dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk uji forensik terhadap upload data yang dilakukan peserta lelang. Saat ada yang merasa meng-upload, dapat diketahui alasan tidak masuk LPSE. Bisa karena tidak utuh atau koneksi internet saat memasukan data secara elektronik tidak stabil. Semua hal itu dapat ditelusuri lebih lanjut. Untuk melakukan analisa di LPSE Kota Cirebon, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kesimpulannya. \"Minggu depan juga Iing Daiman menegaskan, pegawai UPT LPSE Dinas KIS tidak memiliki sistem untuk mengutak atik jaringan internet. Terlebih aplikasi, sistem maupun password LPSE Kota Cirebon seluruhnya di instal dari LKPP. “Bukan tim kami yang membuat. Kami tidak mengetahui password-nya. UPT LPSE dan Pemda Kota Cirebon hanya pemakai jaringan internet yang dibuat pusat,” tukasnya. (ysf)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: