Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Generasi Muda Harus Cerdas Bermedsos

CIREBON - Anggota DPR/MPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan, Jumat (22/9). Dalam kesempatan itu, dia mengatakan generasi muda menjadi asset masa depan yang potensial untuk mendukung program perdamaian dunia. \"Ini menjadi suatu tanggung jawab yang harus diemban generasi muda untuk mengambil peran yang nyata dalam mendorong terciptanya dunia yang damai dan harmonis,\" ungkap Dave. Untuk mencapai budaya perdamaian tersebut, maka harus dilakukan penananaman nilai dan pemahaman tentang hakekat perdamaian yang melalui instrumen kebudayaan. Di sinilah pemuda dapat berperan dalam membangun budaya perdamaian tersebut. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon itu, momentum kemajuan teknologi informasi saat ini dapat dimanfaatkan pemuda untuk berperan aktif dalam mempromosikan budaya indonesia yang cinta damai. \"Kita sebut generasi muda saat ini sebagai generasi milenial yang sangat aktif menggunakan sosial media. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan konten sosial media dengan pesan-pesan perdamaian dan persatuan,\" jelasnya. Di Indonesia saat ini, lanjut Dave, pemuda tercatat sebagai komunitas masyarakat pengguna sosial media terbesar. Mereka sangat aktif mempromosikan semangat toleransi, perdamaian, kemandirian baik di bidang ekonomi maupun teknologi, serta semangat hidup toleran melalui konten sosial media. \"Mereka membentuk komunitas-komunitas bloger dengan menyebarkan berita-berita yang positif. Selain melalui sosial media, mereka juga turun aksi di lapangan memberikan pencerahan kepada masyarakat,\" katanya. Dalam kesempatan itu, sebagai anggota DPR yang membidangi masalah pertahanan dan teknologi informasi. Dave mengungkapkan berbagai peristiwa terorisme yang terjadi belakangan ini baik di dunia internasional dan tanah air telah menyebarkan rasa takut dan menjadikan masyarakat sipil sebagai korbannya. \"Dunia berada dalam ancaman yang sangat kejam dan keji karena terorisme merupakan aksi yang tidak dapat dibenarkan secara kemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia,\" tuntas Anggota Komisi I DPR RI itu. (jml)

Sumber: