RAPBD 2018 Terkesan Buru-buru, DPRD Diminta Jadi Pengontrol

KUNINGAN–Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH telah menyampaikan nota pengantar Rancangan APBD 2018 kepada DPRD. Karena tahun 2018 merupakan tahun politik dan juga ada dalam masa transisi pemerintahan, sejumlah pihak meminta agar Pemda Kuningan dapat mengelola APBD tersebut dengan tetap memegang teguh prinsip pro rakyat. Ade Ahmadi, salah seorang pemerhati politik mengungkapkan harapannya kepada bupati dan Wabup Dede Sembada ST agar di masa akhir jabatannya sebagai pasangan pemimpin tahun 2018, bisa memaksimalkan pengelolaan APBD untuk kepentingan masyarakat. Dia pun sedikit mempertanyakan penyampaian nota pengantar RAPBD 2018 kepada DPRD yang terkesan buru-buru. “Terlepas penyampaian nota pengantar RAPBD 2018 ini terkesan buru-buru dan dilaksanakan bulan Oktober, padahal biasanya November, kami sebagai masyarakat sangat menginginkan agar Pak Bupati bersama Pak Wabup bisa memenej realisasi APBD di tahun 2018 dengan baik dan benar-benar pro rakyat. Kita tahu tahun depan itu adalah tahun politik dan masa transisi pemerintahan di Kuningan,” kata Ade. Dia mengingatkan pihak eksekutif agar tetap berjalan pada koridor yang ada dalam melaksanakan realisasi APBD 2018. Pihaknya sangat tidak berharap ada persoalan APBD yang muncul di saat momentum politik akan dimulai, seperti pilkada misalnya. “Menjelang momentum politik seperti pilkada, akan banyak yang menyoroti soal pengelolaan APBD. Jangan sampai muncul sangkaan APBD ini nantinya dipakai untuk kegiatan politik incumbent. Kami sangat tidak mengharapkan itu,” ujar Ade. Kendati demikian, dia cukup percaya kepada kepemimpinan Acep dan Desem (Dede Sembada) dalam mengelola APBD selama ini. Mengingat, belum terdengar ada persoalan mencolok terkait realisasi APBD selama Acep menjabat bupati. Jika pengelolaan APBD 2018 berjalan dengan transparan walaupun dalam posisi transisi, dia sangat yakin kepercayaan masyarakat kepada Acep dan Desem dalam memimpin Kuningan akan berlanjut ke periode berikutnya. “Jangan salah, kalau pengelolaan APBD tidak transparan kepada masyarakat, maka saya pikir akan sulit memberikan lagi kepercayaan kepada pemimpinnya. Tapi sebaliknya, kalau APBD ini direalisasikan secara transparan, maka saya yakin masyarakat pun akan melihat itu dengan positif. Masyarakat sekarang beda dengan dulu. Sekarang sudah pada melek dan mereka bebas berbicara dan mengkritik. Mengkritik ini sifatnya membangun, bukan menumbangkan,” ucap Ade. Kepada DPRD, Ade juga sangat berharap agar lembaga wakil rakyat tersebut senantiasanya memposisikan diri dengan baik untuk mengontrol berjalannya realisasi PABD. Khususnya untuk APBD 2018. Dia pun mengingatkaan DPRD agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lurus dalam hal kontrol APBD tanpa ada iming-iming tertentu. Terlebih, saat ini tunjangan sudah naik cukup signifikan dengan fasilitas negara yang lebih memadai dari sebelumnya. “DPRD juga harus bisa mengontrol eksekutif kaitannya dengan perjalanan APBD. Apalagi sekarang tunjangan pimpinan dan anggota DPRD sudah naik signifikan. Pembahasan RAPBD 2018 juga harus berjalan sesuai koridor, jangan terburu-buru, karena cukup banyak kepentingan masyarakat yang harus juga diperhatikan oleh APBD. Saya kira DPRD juga menjadi kunci baik tidaknya realisasi APBD nanti,” pungkas Ade. (muh)

Sumber: