Bangun Kios dan Gapura dari ADD Kurang Tepat

MAJALENGKA-Bupati Majalengka DR H Sutrisno SE MSi mengaku kecewa kepada sejumlah pemerintah desa (pemdes), yang tidak tepat sasaran menggunakan anggaran dari pemerintah. Misalnya realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) untuk membangun kios maupun gapura. “Memang tidak ada masalah dan tidak melanggar aturan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat desa. Anggaran dari pemerintah itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan,” tegas Sutrisno. Bantuan dana yang turun ke setiap desa mencapai angka miliar tersebut, diharapkan menekan angka kemiskinan dan pengangguran di desa masing-masing. Setiap tahun dana bantuan itu disalurkan ke setiap desa, namun faktanya sampai hari ini masih cukup banyak kemiskinan di sejumlah desa. Pemdes diminta mengoptimalkan semua pendapatan baik dari bantuan pemerintah maupun pendapatan asli desa. Sehingga kedepan tidak ada lagi penerapan bantuan yang tidak tepat sasaran. Disamping  itu, adat pancen atau adat desa yang selama ini berjalan seperti pungutan suksara, wuwungan dan pungutan lainnya di setiap desa harus masuk APBDes. Sehingga dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi pungutan liar. Pernyataan bupati menjadi teguran keras untuk sejumlah desa yang tidak tepat sasaran menggunakan dana bantuan. Salah seorang kades mengatakan, seharusnya pemerintah membuat surat edaran resmi untuk para kepala desa dalam hal penggunaan dana bantuan. Sehingga kuwu akan berpedoman terhadap edaran tersebut. “Faktanya masih banyak kades yang mengunakan bantuan dari pemerintah untuk membuat kios atau gapura, dan sampai hari ini mereka tidak diberi peringatan atau teguran keras dari bupati atau Pemda Majalengka,” imbuh salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya. Imbauan bupati kerap ditanggapi beragam oleh para kepala desa, ada yang setuju tetapi tidak sedikit para kades yang menolak. “Saya sendiri sangat setuju bantuan pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi lingkungan kerja yang baik juga perlu dibangun, untuk optimalisasi pelayanan saat bertugas. Kalau pagar desa atau gapura yang mau ambruk tidak boleh dibangun, apa akan terus dibiarkan begitu saja,” tandasnya. (ono)

Sumber: