Grup Medsos Komunitas Gay Terindikasi di Majalengka

MAJALENGKA-Pengaruh negatif gaya hidup Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) bukan hanya di kota besar saja. Sampai ke daerah sudah ada, walaupun masih belum terang-terangan dan masih dalam komunitas terbatas termasuk di Majalengka. Hal tersebut dibenarkan salah satu tokoh masyarakat H Panji Sutisna (55), yang merasa prihatin terkait perkembangan LGBT di Majalengka. Pasalnya di media social sudah ada sejumlah grup yang terindikasi ke arah LGBT. “Saya kaget dan tadinya tidak percaya, tapi setelah melihat sendiri dari beberapa akun grup di medsos baru saya percaya. Bahkan anggotanya ada yang mencapai lebih dari 1.600 orang,” ujar Panji kepada Radar. Panji mengungkapkan grup itu bersifat tertutup, tidak semua netizen bisa bergabung. Jadi perlu persetujuan admin grup kemudian bisa menjadi anggota. Dari beberapa anggota yang berhasil dilihat, ternyata mereka masih berusia muda antara 15 sampai 30 tahun. “Tapi belum bisa dipastikan apakah mereka asli dari Majalengka atau luar daerah. Sekedar tahu saja beberapa grup LGBT itu menggunakan nama Majalengka sebagai identitasnya,” jelasnya. Pengaruh negatif LGBT harus bisa dicegah sedini mungkin. Tidak cukup dengan didikan orang tua, lingkungan dan guru sampai pemerintah diharapkan segera turun tangan mengatasinya. Asda II Bidang Pembangunan Setda Majalengka Abdul Gani, ketika dimintai konfirmasi mengenai grup tersebut mengaku kaget. Meski demikian, dia mengaku telah mendapat informasi kalau di Majalengka ada sejumlah gay. “Saya telah mendengar itu, tapi mudah-mudahan hanya sinyalemen saja. Kami berharap itu tidak terjadi di Majalengka,” ungkap Gani. Meski demikian akan menjadi catatan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengatasi persoalan tersebut, karena perilaku tersebut menyimpang yang dilarang agama atau pemerintah karena berbahaya bagi dirinya ataupun orang lain. “Itu berbahaya bagi mental ataupun fisiknya,” kata Gani. Dia mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemuka agama, tokoh masyarakat, camat serta sejumlah pihak untuk membicarakan solusi yang harus segera diambil. Sekaligus mencegah yang lainnya jangan sampai terlibat hal serupa. Langkah selanjutnya adalah Dinas Sosial melakukan pemetaan terhadap mereka, menyangkut dimana keberadaannya, identitas pribadinya, siapa keluarganya, masih sekolah atau tidak, sudah bekerja, jika bekerja dimana pekerjaanya, serta berapa jumlah kelompok mereka. Kemungkinan juga ada yang lain yang tidak masuk ke grup mereka. Persoalan tersebut salah satunya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Jika data tersebut sudah dianggap akurat, akan segera dilakukan analisa untuk dicari penyelesaian masalahnya. Apakah lewat pendekatan pemahaman agama, psikologi atau cara lainnya. Hanya menurutnya itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, namun semua pihak harus ikut bertanggung jawab terutama keluarga dan lingkungan. “Keluarga harus terus memonitor anaknya, anggota keluarganya setiap jam. Dengan komunikasi yang terus terjalin akan sangat sempit untuk berbuat hal menyimpang dari persoalan sosial, kriminal atau sikap tidak baik lainnya,” ungkap Gani. (gus)

Sumber: