Dana Desa Tersendat, Bupati Majalengka Minta Administrasi dan Laporan Diselesaikan

MAJALENGKA – Bupati Majalengka Sutrisno menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo, saat rapat pemantapan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Graha Sindangkasih, Jumat (27/10). Dalam kegiatan itu bupati memberi arahan kepada seluruh pejabat di lingkungan pemkab, camat, dan desa. Sutrisno menyampaikan poin paling penting yang harus dikerjakan seluruh pejabat. Poin itu adalah terus meningkatkan pelayanan, meningkatkan pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. “Kenapa itu harus dilakukan, karena pemerintah harus menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif dan sejahtera. Apalagi ke depan ada Bandara Internasional Jawa Barat, persaingan global akan semakin ketat. Maka dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan seluruh pejabat di Majalengka,” jelasnya. Menurutnya, presiden meminta kepada para pimpinan daerah untuk tidak membagi-bagi anggaran dinas. Kemudian mengupayakan APBD diberikan kepada dinas-dinas yang memiliki program kerja rutin. Hal itu sesuai instruksi bupati saat penyusunan RAPBD. Sesuai amanat Presiden, bupati akan berupaya menjelaskan konsep tersebut. Terkait penyebab anggaran desa yang tersendat, menurut Sutrisno, terjadi karena ada desa yang belum menyelesaikan administrasi dan laporan. Agar tidak tumpang tindih, pemerintah pusat hingga saat ini belum mengeluarkan anggaran. Apalagi tahun ini tercatat ada 35 desa dari 12 Kecamatan yang belum menyelesaikan administrasi dan laporan. “Saya minta bulan ini desa kembali mendapat anggaran, desa yang belum menyelesaikan administrasi dan laporan diharapkan segera menyelesaikan. Bila perlu desa bisa kembali melaksanakan pembangunan, dan desa yang masih terlambat akan diperiksa Inspektorat,” pungkasnya. (bae)

Sumber: