Relokasi PKL Sudarsono Terkendala Lahan, Disperindag Beri Toleransi untuk Jualan

  CIREBON – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl Sudarsono belum diikuti dengan rencana penataan.  Nasib PKL belum ada kejelasan dan pelan-pelan mereka mulai kembali. Bahkan ada beberapa pedagang yang membangun tenda. Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA menilai, upaya penertiban tanpa penataan tidak akan pernah berhasil. Sebab, PKL akan terus kembali dan kawasan yang sudah ditertibkan tetap semerawut.  \"Harus ditata, kami ingin nanti ada pertemuan semua pihak. Kita bahas untuk sama-sama menata,\" ujar Watid,usai rapat di Kantor Satpol PP, Senin (13/11). Watid menyarankan agar penataan PKL Sudarsono tidak terlalu lama. Khawatirnya, para PKL menjamur kembali dan membuat kawasan tersebut semrawut. Perlu ada regulasi dan konsep penataan yang jelas.  Meski penataan merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu peran serta masyarakat. Dia mencontohkan penataan PKL Jl Pasuketan yang dilakukan Walikota Kumaedi Syafrudin pada tahun 1990. \"Waktu itu penataan bukan saja dari APBD. Tapi warga pun turut membantu, dikasih gambar kemudian diterapkan,\" tuturnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Andi Armawan berpendapat senada. Beberapa kali melakukan penertiban, tindak lanjut penataan seringkali memakan waktu yang lama. Hal tersebut, membuat pemikiran para PKL bahwa penertiban dilakukan sementara. Contoh nyata terjadi di Jl Perjuangan, di mana PKL sudah kembali berjualan di sekitar kampus. \"Jangan sampai ada kesan seperti itu, seakan cuma gertakan doang, karena ini jedanya terlalu lama. Penataan yang tidak tepat berakibat mereka kembali lagi,\" katanya, dalam pertemuan lintas sektoral yang diinisiasi Satpol PP tersebut. Andi menegaskan, tidak ada toleransi bagi para pedagang yang sudah ditertibkan. Meskipun mereka sebatas mendirikan tenda sementara. Karena bila dibiarkan, PKL akan terus bertambah. Bahkan, tidak hanya di Jl Sudarsono tapi juga di seluruh wilayah Kota Cirebon akan dikuasi para PKL. \"Usulan untuk penataan PKL masuk ke wilayah perkantoran, yang nanti konsepnya seperti kantin itu bisa saja. Tinggal dibicarakan di internal masing-masing,\" tandasnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), H R Abdullah Syukur MSi juga siap bekerjasama lintas sektor dan membantu dalam penataan PKL Sudarsono. Terutama dari sisi penataan lingkungan. Syukur mengaku, pihaknya akan membuat forum Kebersihan Ketertiban dan Keindahan (K3) kota. \"Rencananya akan ada forum K3, yang membantu dalam penataan lingkungan,\" ujarnya. Syukur menyampaikan, untuk mewujudkan kebersihan di lingkungan Sudarsono, pihaknya akan mengadakan kerja bakti dengan mengajak stakeholder terkait. Tak hanya di Jl Sudarsono, DLH juga akan melakukan kebersihan di sejumlah titik mengingat akan ada penilaian Adipura. \"Insya Allah untuk minggu ini bersih-bersih di Jl Sudarsono dulu,\" katanya. Sementara itu, Kepala Bidang UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM (Disperindagkop UKM), Saefudin Jufri mengatakan, penataan PKL Sudarsono terkendala lahan. Saat ini, sejumlah PKL memang masih menempati Jl Sudarsono dengan lapak sementara karena belum ada relokasi. \"Lahan sudah minim, untuk sementara kita lihat mereka yang berjualan mundur 2 meter dari trotoar dan tidak mendirikan bangunan permanen,\" ujarnya. Usai penertiban yang dilakukan Satpol PP, kata Jufri, pihaknya pun tidak tinggal diam. Tetap ada pengawasan untuk wilayah-wilayah eks penertiban PKL , tidak hanya di Jl Sudarsono. \"Kita tetap kontrol, kalau ada yang permanen lagi, tidak segan kami tertibkan kembali,\" jelasnya. Jufri menjelaskan, saat ini terhitung sekitar ada 60 pedagang eks penertiban Jl Sudarsono. Bila masih terkendala lahan, pihaknya menyarankan PKL tersebut bisa ditampung pada instansi yang berada di jalan tersebut. Misalnya di Kantor BPJS, DKIS, Geeta School dan lainnya. \"Itu masuk dalam bina lingkungan ya untuk perusahaan atau instansi disitu, bisa saja diusahakan pedagang masuk ke lingkungan mereka,\" katanya. (mik)

Sumber: