Pilkada dan Pemilu Jadi PR Panglima TNI Baru

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret mendatang. Presiden Joko Widodo pun harus segera menyiapkan pengganti pucuk tertinggi di tubuh militer itu. Pilkada dan pemilu menjadi pekerja rumah (PR) bagi panglima baru. Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mengatakan, enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Panglima TNI harus mengajukan surat berhenti kepada presiden. “Itu mekanisme yang selama ini berjalan,” terang dia kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group) kemarin (2/12). Dia tidak tahu apakah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah mengirim surat atau belum. Surat tersebut untuk mengingatkan presiden bahwa tugas panglima akan berakhir, sehingga presiden bisa menyiapkan calon pengganti. Sebelum masa tugas selesai, presiden akan mengajukan calon panglima baru kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. “Bisa dua bulan atau sebulan sebelum memasuki masa pensiun,” ucap politikus Partai Nasdem itu. Dia tidak tahu siapa sosok yang akan menggantikan Gatot. Hal itu merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih panglima baru. DPR hanya bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Selama ini, calon yang diajukan presiden tidak pernah ditolak presiden. Biasanya penolakan calon terjadi sebelum pengajuan nama ke DPR. Menurut dia, dalam UU TNI, jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh para kepala staf angkatan. Jadi, ucap dia, bahasanya dapat dilakukan bergiliran. Bukan suatu keharusan. Keputusannya ada di tangan presiden. Yang jelas panglima harus dipilih dari perwira tinggi yang pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. ”Tidak bisa kalau dia tidak pernah menjadi kepala staf angkatan,” papar purnawiran jenderal TNI bintang dua itu. Mantan Pangdam IX/Udayana itu menyatakan, panglima TNI baru harus fokus pada tiga hal. Yaitu, pengembangan TNI sesuai program minimum essential force(MEF) atau kekuatan pokok minimum. Kedua, panglima harus bisa meningkatkan profesionalitas kesatuan dan prajurit dan PR ketiga yang cukup berat adalah menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Harus melakukan analisis intelijen dan perkiraan yang akan terjadi pada pilkada dan pemilu,” ucapnya. Pengamat militer Mufti Makarim menyampaikan bahwa Presiden Jokowi harus memperhatikan dua poin penting. Yakni proses persiapan serta tradisi rotasi. Menurut Mufti, akan semakin baik apabila proses pergantian dilakukan lebih awal. \"Artinya penentuan calon sudah mulai dari sekarang. Supaya lebih banyak input,\" terang dia ketika diwawancarai, kemarin. Dikaitkan dengan tradisi rotasi, semakin cepat proses persiapan, masyarakat punya waktu lebih banyak untuk menilai. \"Bisa lihat kandidatnya seperti apa dan siapa,\" ucap Mufti. Soal tokoh yang pantas menggantikan Gatot, dia menyampaikan bahwa setiap pimpinan matra di tubuh TNI punya kapasitas yang sama. Hanya saja, presiden perlu memperhatikan tradisi rotasi karena hal itu sudah berlaku sejak era kepemimpinan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Lebih dari itu, tradisi rotasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). \"Dalam pasal tiga disebutkan, penggantian panglima dapat dilakukan secara bergantian antar angkatan,\" terang Direktur Imparsial Al Araf. Menurut dia, aturan itu secara normatif menyarankan presiden untuk melakukan pergantian panglima TNI sesuai tradisi. Yakni panglima tidak melulu berasal dari satu matra. Lantaran Gatot berasal dari matra darat, kata Al Araf, penggantinya harus berasal dari Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU). Dia pun menyampaikan bahwa pucuk pimpinan dua matra tersebut sama-sama memiliki potensi besar menjadi panglima TNI berikutnya. \"Tapi, kalau melihat pola rotasi memang sekarang gilirannya AU,\" jelasnya. Secara tidak langsung, dia menyampaikan bahwa Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto adalah sosok yang punya peluang besar menjabat panglima setelah Gatot. Selain tradisi rotasi, pejabat yang akrab dipanggil Hadi itu juga punya track record mumpuni. Menurut Al Araf, belum ada catatan yang menyebutkan bahwa Hadi pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). \"Sehingga tidak akan ada masalah,\" jelasnya. Walaupun terbilang masih muda, Al Araf yakin tidak akan ada masalah bila Hadi benar dipilih menjadi panglima. Sebab, hal serupa sudah terbukti dengan dilantiknya Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri. Di samping itu, sosok Hadi yang berasal dari matra AU juga sesuai dengan kebutuhan negara saat ini. Yakni menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Target tersebut dapat tercapai apabila keamanan dan ketahanan maritim terjaga dengan baik. \"Dibutuhkan dimensi integritasi dari AU atau AL,\" jelasnya. Namun demikian, penunjukan panglima tetap menjadi hak prerogatif presiden. Sehingga siapapun yang dipilih harus diterima oleh semua pihak. Tentu saja juga wajib memimpin organisasi TNI dengan baik. (lum/syn)

Sumber: