Terkait Rekomendasi DPP, Sutrisno Sebut Tidak Rela PDIP Dirusak

MAJALENGKA-Bupati Majalengka sekaligus ketua DPC PDIP Majalengka DR H Sutrisno SE MSi menegaskan, hingga saat ini DPP PDIP belum memberitahu soal surat rekomendasi untuk bakal calon bupati-wakil bupati di pilkada 2018 mendatang. Hal itu diungkapkannya ketika menggelar jumpa pers di rumah dinas.. “Meski telah beredar di media sosial bahwa kader saya ada yang mendapat surat rekomendasi untuk pencalonan, namun hingga saat ini saya belum diberitahu soal rekomendasi oleh pengurus DPP maupun DPD PDIP,” ungkapnya. Bahkan meski diisukan salah satu kadernya telah menyampaikan visi misi tentang pencalonan untuk pilkada, namun dirinya mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi yang jelas dari kader yang diisukan mendapat rekomendasi itu. Dirinya juga merasa kecewa dengan gerakan-gerakan konfrontasi dan pembuatan atribut di internal, setelah diisukan mendapat rekomendasi. Lebih mengejutkan lagi soal rekomendasi kini isunya beredar ada yang ditandatangani Megawati dan ada yang ditandatangani Bambang DH. “Saya tidak akan diam dengan kondisi ini, apalagi sejauh ini saya sudah kerja keras membangun dari yang semula dimarjinalkan hingga memperoleh 18 kursi. Saya tidak rela (PDIP, red) dirusak,” jelasnya. Saat ini ada pemahaman yang keliru dan seolah dapat rekomendasi akan jadi dengan sendirinya. Untuk memenangkannya bukan hanya membutuhkan kekuatan partai, melainkan sangat membutuhkan kekuatan dari saluruh stakeholder. “Saya tanya yang punya itu siapa? Emang setelah dapat rekomendasi tidak ada perlawanan dari partai lain? Ada. sehingga diperlukan sinergi semua komponen. Saya kembali meluruskan hingga saat ini DPC belum diberitahu soal rekomendasi, dan secara struktural akan disampaikan melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan yang harus diketahui semua komponen di internal partai,” tambahnya. Saat ditanya terkait permintaan mendampingi Dedi Mulyadi sebagai wakil gubernur, Sutrisno menyambut baik tawaran tersebut. Namun yang harus diperhatikan pengurus DPP dan DPD PDIP, dirinya menginginkan persoalan di Kabupaten Majalengka diselesaikan lebih dulu. “Sebagai kader partai saya siap ditugaskan partai,  tetapi saat ini saya sedang fokus kondisi Majalengka. Saya minta dibersihkan dulu biar tenang,” pungkasnya. Dirinya juga meminta kepada masyarakat benar-benar menyikapi persoalan politik saat ini dengan serius dan hati-hati. Jangan sampai dampaknya membuat masyarakat malah dirugikan dan menjadi penonton. Apalagi di Jawa Barat saat ini ada tiga wilayah yang akan menjadi pusat perhatian, diantaranya Kabupaten Sumedang dengan bendungan Jatigede, Majalengka dengan BIJB, dan Subang sengan pelabuan. “Harus hati-hati dan harus memilih pemimpin yang sanggup mengantarkan, memfasilitasi, dan mendorong rakyatnya sejahtera,” ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPD PAN Majalengka H Rona Firmansyah SE menegaskan hingga kini yakin partai-partai selain PDIP termasuk PAN masih dalam kondisi clean and clear.  Bagaimanapun juga Pilkada adalah event dinamis dan perubahan bisa terjadi kapan saja. “Perlu kajian yang serius untuk mengusung bakal calon bupati, dan saya yakin partai-partai lain selain PDIP hingga saat ini masih melakukan simulasi-simulasi para bakal calon dengan kondisi clean and clear,” jelas Rona. Pada dasarnya setiap partai harus melihat tingkat elektabilitas dan popularitas para bakal calon. Bahkan hasil penilaian masyarakat yang saat ini menjadi rating tertinggi, harus menjadi tolak ukur melakukan penilaian. Sehingga para bakal calon lain yang belum mendapat rekomendasi tapi sudah mengikuti penjaringan seperti Djoko Sugihartono, M Ramdani, Taufan Ansyar, Tete Sukarsa, dan Manher, akan disimulasikan dan dicocokkan oleh para pimpinan partai. “Yang terpenting kita harus mencari sosok yang layak dan menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Majalengka,” jelasnya. Dirinya juga berharap momen pilkada nanti tetap berjalan dengan dinamika yang santun dan beretika. Selain itu memberikan kenyamanan bagi para kandidat, partai, dan masyarakat. (bae)

Sumber: