Massa Luruk Kantor Penyalur TKI

Calon TKI Merasa Ditipu, Direktur Investment Indonesia Diduga Bawa Kabur Uang Rp1,80 M GEGESIK - Ratusan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari wilayah III Cirebon, meluruk kantor Indonesia Finance Labour (IFL) di Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis (3/1). Mereka protes menyusul dugaan penipuan yang dilakukan Antonius Anton, direktur Investment Indonesia, yang membawa kabur uang senilai Rp1,80 miliar dari 360 calon TKI. Selain protes, para calon TKI juga menuntut IFL mengembalikan uang pendaftaran senilai Rp3 juta per orang. Mengetahui kedatangan para calon TKI, para pegawai Indonesia Finance Labour melarikan diri dari pintu belakang. Ubed (40), warga Desa Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, yang menjadi korban penipuan mengaku, dirinya tertarik kerja di Taiwan seperti ditawarkan oleh pihak Investment Indonesia dengan membayar uang tunai senilai Rp3 juta. Investmen Indonesia merupakan agen dari Taiwan yang merekrut TKI dan membuka perwakilan bernama Indonesia Finance Labour yang berlokasi di Dusun 3 RT 13 RW 5 Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. \"Siapa yang tidak tertarik kerja di Taiwan, gaji besar dan ongkos murah. Semua persyaratan termasuk pemberangkatan ke Taiwan akan selesai, dengan membayar uang Rp3 juta, dan bisa memilih kerja di pabrik mana saja yang ada di Taiwan,\" kata ubed ditemui di sela-sela demo, kemarin. Menurut Ubed, Direktur Investment Indonesia Antonius Anton H yang menawarkan adanya lowongan pekerjaan mengaku memiliki banyak channel di luar negeri. “Dengan banyaknya channel, biaya untuk pemberangkatan calon TKI ke Taiwan bisa murah dan dipercepat pemberangkatannya dalam waktu dua bulan dari biaya pendaftaran,\" kata Ubed yang daftar sejak bulan Oktober 2012 lalu. Awalnya, kata dia, ada sembilan orang pendaftar di bulan Oktober 2012 dan akan diproses pada bulan November 2012. \"Rencana awalnya ada sembilan orang yang terdaftar dan akan diberangkatkan pada bulan Desember 2012. Namun dari sembilan orang calon TKI, hanya tujuh orang yang akan diterbangkan. Dari situlah, awal saya tertarik dan ikut mendaftar. Tapi, pas sudah masuk bulan Desember proses penerbangan batal alias tidak jadi,\" ungkapnya. Lebih lanjut Ubed menjelaskan, selain perjalanan terbang yang gagal, dokumen asli yang dimiliki 360 calon TKI juga tidak dapat diambil. Bahkan yang lebih ironis, kata Ubed, jika warga sudah ada visa, maka calon TKI yang bersangkutan, diminta harus menebus dengan uang tunai Rp13 juta perorang. \"Uang Rp3 juta dan seluruh dokumen asli mulai dari KTP, ijasah, kartu keluarga, akte kelahiran tidak dapat diambil lagi, baik yang gagal terbang maupun 360 calon TKI yang belum diberangkatkan,\" paparnya. Hal senada diungkapkan Muti (24) warga Arjawinangun. Dirinya yang baru mendaftar pada bulan Desember 2012 lalu, mengaku kecewa dengan tindakan penipuan yang dilakukan Direktur Investment Indonesia yang mengatasnamakan sebagai PJTKI. \"Saya sangat kecewa dan merasa dirugikan, karena selama ini saya ingin bekerja di Taiwan, malah ketipu oleh pihak kantor Indonesia Finance Labour, yang mengatasnamakan penyaluran tenaga kerja Indonesia,\" keluhnya. Karena merasa dirugikan, Muti bersama ratusan calon TKI lainnya, mengundurkan diri bulan Desember 2012 dengan perjanjian bersama Direktur Investment Indonesia, Antonius Anton H. \"Waktu itu, Antonius berjanji mengembalikan seluruh dokumen dan uang tunai Rp3 juta pada tanggal 2 Januari 2013. Saat ditagih ratusan korban, Anton justru kabur dari kantor dengan alasan akan mengambil uang dan dokumen di Bank BRI, dengan membawa mobil rental Avanza warna silver. Hingga kini, Anton tak kunjung kembali,\" tandasnya. Apa tanggapan Antonius? Saat koran ini konfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Antonius mengaku sedang berjalan-jalan keluar kota dan akan kembali ke kantor 5 Januari 2013 besok. Dia mengatakan, urusan dengan para calon TKI belum final. Saat ditanya apakah dirinya siap mengembalikan uang Rp3 juta per orang dari 360 calon TKI, mendadak telpon Antonius mematikan handphone-nya. “Kalau tahu ini telepon dari wartawan, tidak akan saya angkat,” ungkapnya ketus. Sementara itu, Kabid Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Entus Susanto SSos mengatakan, setelah melakukan pengecekan di lokasi menemukan, ternyata Indonesia Finance Labour bukan kantor TKI, tapi kantor keuangan. Selain melakukan pengecekan, pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kasus ini. Dari data yang dimiliki disnakertrans, jumlah kuota TKI ke Taiwan hanya 27 orang. \"Kuota dari 27 orang tersebut sudah penuh sejak bulan November lalu. Jadi, kalau ada orang atau kantor yang melakukan perekrutan calon TKI, berarti itu adalah ilegal,\" jelas Entus. Menurutnya, yang berhak melakukan perekturan adalah PT Polirconindo Inti Nusa yang berlokasi di Juntinyuat Indramayu. “PT Polirconindo Inti Nusa yang resmi melakukan rekrutmen, karena PT tersebut sudah punya ID dari PN2TKI,\" ucapnya. Mungkin, kata dia, pihak kantor Indonesia Finance Labour memiliki program yang menawarkan pembiayaan untuk TKI dengan murah. Namun, disnakertrans belum mengetahui secara detail apakah resmi atau atau tidak. \"Kami tidak tahu sama sekali, karena kita bukan termasuk domainnya,\" kata dia. Terpisah, aktivis Women Crises Center Mawar Balqis, Sri menyarankan kepada pemerintah agar setiap daerah memiliki perlindungan yang mengatur TKI kabupaten dan kota. (sam)

Sumber: