Perlu Rp20 M untuk 100 Persen Kesiapan Sekolah Melaksanakan UNBK

CIREBON-Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) membutuhkan biaya tak sedikit. Minimnya sarana prasarana pendukung menjadi penyebabnya.  Meski ditargetkan 100 persen tanpa kertas, tapi sistem shift masih diberlakukan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon sebetulnya sudah mencoba beragam upaya untuk meningkatkan target sekolah siap UNBK. Dari data yang dihimpun Radar, tiap tahunnya memang ada penambahan sekolah yang melaksanakan UNBK. Pada 2016 hanya satu sekolah, 2017 diikuti 10 sekolah dan tahun ini dipastikan jumlahnya kembali bertambah. Meski demikian, sekolah yang melaksanakan UNBK masih menggunakan sistem shift karena kekurangan perangkat komputer. Kepala Dinas Pendidikan, Drs Jaja Sulaeman MPd menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk 100 persen UNBK mencapai Rp20 miliar. “Rp20 miliar juga tetap sistem shift karena kurang fasilitas dan jaringan internet yang jadi masalahnya,” ujar Jaja, belum lama ini. Dari hasil rekap disdik, baru empat sekolah yang siap UNBK. Meski begitu, bukan berarti sekolah lain tidak berupaya. Justru disdik ingin semuanya mengupayakan agar 100 persen ujian tanpa pensil dan kertas. Disdik sendiri menginginkan sekolah melakukan terobosan. Salah satu upayanya menggali dana partisipasi masyarakat. Sumbernya bisa dari orang tua, komite maupun pihak lainnya yang berkontribusi, termasuk alumni. Tapi, dana partisipasi itu bukant pungutan. Melainkan sumbangan atau dana bantuan yang diberikan secara sukarela. Dengan begitu, ada kemungkinan sekolah dapat menyelenggarakan UNBK dengan bantuan sukarela yang disebutkan tadi. Hal ini sesuai dengan Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah. Berkaca pada pelaksanaan UNBK tahun lalu, beragam cara dilakukan sekolah dan siswa untuk bisa memenuhi kebutuhan unit komputer. Ada yang membawa laptop pribadi, maupun menggunakan milik guru. Ini menjadi gambaran minimnya sarana dan prasarana komputer di sekolah negeri. Kondisi yang sangat kontradiktif dengan perkembangan zaman cyber. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Hediyana Yusuf meminta, Pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan program dan kebijakan agar bisa memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam penyelenggaraan pendidikan. Termasuk memenuhi peralatan sehingga seluruh sekolah bisa mengikuti UNBK. \"Sebetulnya itu tanggung jawab pemerintah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan UNBK,\" kata Hediyana. Menurut Hediyana, UNBK adalah salah satu inovasi dalam dunia pendidikan. Seharusnya pemerintah mengambil peran dalam mendorong percepatan UNBK 100 persen. Dengan kata lain, kesuksesan berbagai langkah inovasi dalam pendidikan, termasuk UNBK memerlukan optimalisasi di sektor anggaran. \"Ya minimal 1 tahun untuk 1 sekolah untuk pengadaan perangkat komputer dan jaringannya, misal 10 unit dulu. Tentu itu sudah ada anggaran, kalau memang tidak banyak bisa dicicil,\" jelasnya. Selain itu, penyelenggaraan UNBK di sekolah, kata dia, bisa juga melalui bantuan orang tua siswa yang mampu. Pihak sekolah, boleh mengajukan peminjaman komputer agar bisa digunakan siswa mengikuti UNBK. Tetapi, partisipasi ini jangan membuat pemerintah terlena. \"Masyarakat juga boleh membantu dan ikut berperan mendukung penyelenggaraan pendidikan. Tapi pemerintah juga harus turut andil dan mengutamakan itu,\" tandasnya. (mik/jml/myg)

Sumber: