Aher: Kita Ini Boros Dolar, Dolar yang Kita Punya dikirim ke Luar Negeri untuk Transaksi Ekspor-Impor Kita

BANDUNG-Ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan kualitas komponen pembangunan. Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat di Hotel Intercontinental, Jl. Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten Bandung, Kamis (12/4/18). Musrenbang ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. \"Prioritas kita masih pendidikan, kesehatan, masih infrastruktur, tentu fokusnya lebih kita tajamkan pada kualitas SDM, kulitas infrastruktur. Dan pada kemandirian perekonomian, baik itu pangan ataupun non-pangan,\" ujar Aher. Kedelapan prioritas pembangunan tersebut, secara rinci Aher paparkan dalam Musrenbang dengan Tema: \"Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat\" ini. Diantaranya:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,
2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan,
3. Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK),
4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi,
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar,
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang,
7. Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk meningkatkan Daya Saing Jawa Barat, serta
8. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Aher menekankan, peningkatan kualitas ini penting untuk mencapai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan penguatan devisa negara. \"Kita ini boros Dolar. Dolar yang kita punya dikirim ke luar negeri untuk transaksi ekspor-impor kita. Tentu penghematan Dollar, penghematan Devisa kita akan bisa kita lakukan manakala kita semakin memperkecil impor dan memperbesar ekspor kita,\" papar Aher. \"Guncangan perekonomian tidak akan terjadi manakala pertumbuhan ekonomi nasional tinggi dan kemandirian ekonomi nasional juga tinggi,\" tambahnya. Untuk itu, pada kesempatan ini Aher mengajak kepada seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat, serta Bupati/Walikota se-Jawa Barat untuk menciptakan kemandirian tersebut. \"Oleh karena itu, mari kita hadirkan kemandirian perekonomian. Mari kita hadirkan seluruh kebutuhan masyarakat di Jawa Barat berasal dari kawasan Jawa Barat sendiri,\" ajak Aher dalam sambutannya. Prioritas Pertama, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran: (1) Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) Meningkatnya kompetensi dan penyaluran tenaga kerja; (3) Mengembangkan kewirausahaan dan penyediaan lapangan kerja; (4) Meningkatnya penguatan kelembagaan dan basis data terpadu; (5) Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan kualitas rumah layak huni bagi penduduk miskin; dan (6) Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan perdesaan bagi penduduk miskin. Prioritas Kedua, Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agro industri berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan protein hewani; (2) Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan melalui pemanfataan teknologi tepat guna; dan (3) Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Prioritas Ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Potensial, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (2) Meningkatnya kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil (KUK); (3) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata; (4) Meningkatnya kapasitas  ekonomi kreatif; dan (5) Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran, dan fungsi intermediasi perbankan. Prioritas Keempat, Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pembangunan sarana prasarana utama di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL); (2) Meningkatnya kinerja layanan infrasruktur transportasi dan telekomunikasi; (3) Meningkatnya kinerja sistem jaringan irigasi; (4) Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku; dan (5) Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Prioritas Kelima, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar, dengan sasaran: (1) Meningkatnya akses terhadap pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar; (2) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan menengah; (3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan; (4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat; (5) Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; (6) Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat; (7) Meningkatnya jumlah cakupan layanan air minum; (8) Meningkatnya jumlah cakupan pelayanan air limbah domestik; (9) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan; (10) Meningkatnya cakupan pelayanan drainase; (11) Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan terwujudnya kawaasan permukiman yang layak. Prioritas Keenam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai melalui konservasi sumber daya alam dan peningkatan tutupan vegetasi; (2) Meningkatnya pengendalian pencemaran air dan udara; (3) Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (4) Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja penanggulangan bencana alam; dan (5) Meningkatnya kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Prioritas Ketujuh, Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan; (2) Meningkatnya toleransi beragama; dan (3) Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan. Prioritas Kedelapan, Penguatan reformasi birokrasi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Menteri Dalam Negeri RI diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai, Musrenbang harus mengacu pada program Nawa Cita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kata Sumarsono, tema yang diangkat Musrenbang Jabar tepat dan sesuai dengan RKP 2019 Pemerintah Pusat. “Pilihan tema (Musrenbang Jabar) hari ini sangat tepat. Ini tidak mudah dan berat,” ucap Sumarsono dalam arahannya. Rencana pembangunan nasional harus selaras dengan pembangunan daerah. Tema RKP 2019, yaitu: “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan berkualitas. RKP 2019 menjadi tahun terakhir dari pelaksanaan Nawa Cita. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI diwakili Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungki Sumadi dalam arahannya mengatakan, tema prioritas nasional dalam RKP 2019 harus didukung oleh Pemda. Lanjut Pungki, ada lima tema yang menjadi prioritas nasional, yaitu:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar,
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya,
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dan
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Diharapkan RKPD 2019 Jawa Barat bisa menjadi pedoman untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian serta pertanggungjawaban pembangunan daerah. Hal ini juga sebagai langkah harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi usulan program dan kegiatan dari seluruh stakeholder pembangunan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan di Jawa Barat. Selain itu, RKPD ini diharapkan menjadi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, proses, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat. (humasjabar/wb)

Sumber: