Sinkronisasi Pembangunan, Pemkot Usul Revisi Perda

CIREBON-Pemerintah Kota Cirebon mengusulkan revisi Peraturan Daerah Kota Cirebon 1/2014 dalam penyampaian Raperda Inisiatif tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah pada rapat paripurna DPRD Kota Cirebon di Griya Sawala. Hal itu disampaikan Pj Walikota Cirebon Dr Dedi Taufik MSi. Dedi menilai revisi Perda Kota Cirebon untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi serta penyesuaian antara kebijakan daerah dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Seperti yang diketahui, pada 18 September 2017 lalu, Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri 86/2017. Permendagri tersebut merupakan pengganti Permendagri 54/2018 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD. Dengan merevisi perda, Dedi berharap hal tersebut dilakukan untuk penajaman penyelarasan kesepakatan arah dan kebijakan program pembangunan. Tak hanya itu, tapi juga mempertajam indikator target dan sasaran tujuan pembangunan. \"Perbedaan era Permendagri 86 dan 54 berakibat berubahnya tata cara, baik yang menyangkut perencanaan sampai dengan evaluasi,\" terangnya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD, Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, revisi perda merupakan inisiatif dari pemerintah Kota Cirebon untuk mensinkronkan program-program pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, RKPD k edepan. \"Dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, stakeholder terkait bisa menyelaraskan visi-misi Walikota dan juga rencana pembangunan kedepan,\" katanya. Ia menilai, saat ini banyak program pembangunan yang belum sinkron dari perencanaan. Untuk itu, hasil revisi nanti diibaratkan babak baru yang penting dalam pembangunan Kota Cirebon. \"Dari berbagai permasalahan pembangunan yang ada di kabupaten dan kota Indonesia, termasuk Kota Cirebon, pembangunan tak sesuai karena perencanaan yang tidak baik di awal. Untuk revisi perda ini kita siapkan pansusnya,\" tuturnya. (mik)

Sumber: