Gapeksindo Ingin Syarat Lelang Disederhanakan

CIREBON-Gabungan Pelaku Jasa Konstruksi Indonesia (Gapeksindo) Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah ke-IV di Hotel Prima. Dalam musda itu, Ketua Gapeksindo Jawa Barat Ali Abudan menyampaikan, pelaku jasa konstruksi saat ini masih dipandang sebagai warga negara kelas empat. Ada imej yang negatif di masyarakat terkait pelaku konstruksi atau kontraktor tersebut. Hal ini perlu dikembalikan dengan cara meningkatkan profesionalitas dan juga kualitas hasil pekerjaan fisik. \"Ketika saya berkunjung ke keraton di Cirebon ada bangunan ratusan tahun yang memiliki tingkat kekuatan sampai saat ini masih bertahan. Ini tentunya menjadi cermin agar para pelaku usaha jasa konstruksi bisa meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur,” ujar Ali, kepada Radar Cirebon, Rabu (25/4). Di lain sisi, Ali mengeluhkan mengenai persyaratan lelang yang ribet. Dia ingin persyaratan itu disederhanakan. Para pelaku jasa konstruksi ini banyak mengeluarkan biaya untuk jasa untuk Sertifikasi Keteran Ahli Konstruksi (SKA), Surat Keterangan Terampil (SKT) hingga Surat Badan Usaha (SBU). \"Sehingga kami ketika tender belum menang pun, sudah banyak pengeluaran besar untuk jasa SKA ini banyak sekali,\" tandasnya. Dalam Musda sendiri, hadir Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat, Ketua Kadin Jawa Barat, Ketua Asosiasasi-asosiasi jasa konstruksi lainnya. Ketua Penyelenggara Aksan Nawir mengatakan agenda Musda bukan hanya memilih ketua dan pengurus baru. Akan tetapi juga untuk menghasilkan keputusan penting dalam menyikapi tantangan jasa konstruksi ke depan. Sehingga pembangunan ini bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Barat. Ketua Gapeksindo Iwan Kartiwan menyebutkan, Gapeksindo bukan perusahaan asosiasi, akan tetapi asosianyanya perusahaan jasa konstruksi. Di Indonesia ada 70 asosiasi jasa konstruksi. Dimana saat ini masyarakat jasa konstruksi belum menjadi warga kelas satu. Hal ini menjadi tugas asosiasi jasa konstruksi untuk mengembalikan fenomna terdegradasinya kontraktor di mata masayarakt. Apalagi di tengan pertumbuhan belanja infrastruktur di Indonesia semakin meningkat. Namun Pertumbuhan belanja kerja hanya tumbuh 15 persen. Karena tidak terbuka lapangan kerja. \"Ini juga yang kami suara kan berkali kali. Pangkal semuanya ini terjadi proses liberalisasi dari jasa konstruksi. Sehingga karena fenomena ini yang mendasari pemerintah lalu membuat  program padat karya,\" jelasnya. Sementara itu, Sultan Sepuh PRA Arief Natadiningrat mendorong agar Gapeksindo bisa mendorong untuk menumbuhkan pembangunan di wilayah Cirebon. Apalagi Cirebon saat ini menjadi wilayah berkembang dan strategis. \"Kita tiap hari disinggahi 200 kereta tiap hari, namun pelabuhan di Jawa Barat belum ada. Kita punya masterplan untuk pelabuhan cirebon. Saya kira ini bisa didorong oleh Gapeksindo untuk direasliasikan,\" ujarnya. (jml)

Sumber: