Hilmi dan Anis Rentan Kasus

JAKARTA - Masa depan Partai Keadilan Sejahtera pasca keterkaitan Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus suap impor daging diprediksi makin suram. Pendiri PKS, Yusuf Supendi menilai PKS berpotensi terjerat sejumlah kasus korupsi jika dua tokoh partai saat ini, Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin dan Presiden PKS Anis Matta diadukan ke penegak hukum seperti halnya yang terjadi pada Luthfi. Hal tersebut disampaikan oleh Yusuf dalam diskusi bertajuk Konflik Kepentingan dalam Pemberantasan Korupsi di Restoran Bumbu Desa Cikini, Jakarta, kemarin (3/2). Menurut Yusuf, sosok Hilmi, Anis, dan Luthfi adalah tiga sejoli yang selama ini menghancurkan PKS. \"Ada tiga sejoli yang tidak dapat dipisahkan, mereka itu sudah melakukan kejahatan. Saya sudah menulis 60 sampai 80 halaman judulnya delapan kejahatan PKS,\" ujarnya. Secara gamblang, politikus yang telah dipecat keanggotaannya dari PKS itu menyebut, dirinya telah melaporkan kejahatan tiga politikus PKS itu ke KPK. Anis Matta misalkan, pernah dilaporkan Yusuf Supendi terkait penggelapan dana pilkada DKI Jakarta senilai Rp10 miliar. Laporan itu disampaikan sejak tahun 2011 lalu. \"KPK harus buka kembali laporan itu,\" ujarnya. Dalam laporan itu, Yusuf menyebut Hilmi juga terkait dalam kasus penggelapan dana itu. \"Karena Anis Matta telah saya laporkan tentang penggelapan uang, kalau Hilmi Aminuddin dia punya keterkaitan dengan kasus yang lalu yang sebelumnya nama Luthfi malah belum disebut, jadi ada untaian,\" ujarnya. Kesalahan lain dari Hilmi, lanjut Yusuf, adalah pernyataan bohong yang menjadi dasar PKS menjadi partai terbuka di Munas 2010. Yusuf mengingat pernyataan Hilmi bahwa dasar mengubah PKS sebagai partai terbuka adalah adanya keputusan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Bali pada tahun 2008. \"PKS sebagai partai dakwah tak pernah diubah jadi partai terbuka ketika Mukernas di Bali 2008. Hilmi harus minta maaf karena telah melakukan kebohongan publik,\" ujarnya. Yusuf menambahkan, dirinya sudah enam tahun mengkritisi partai yang dia dirikan itu. Namun, sejak saat itu pula, berbagai aduan yang dia sampaikan tidak pernah ditanggapi petinggi PKS. Terseretnya Luthfi seharusnya menjadi peringatan bagi PKS untuk memperbaiki diri. Kuasa hukum Yusuf, Achmad Rifai menyoroti sikap PKS yang cenderung menilai adanya konspirasi dari penetapan Luthfi sebagai tersangka. Rifai menilai apa yang dilakukan KPK betul-betul telah melakukan penegakan hukum. \"Saat pak Yusuf menunjuk saya pengacara, salah satunya adalah kasus ini,\" ujarnya ditempat yang sama. Rifai menyatakan, apa yang dilakukan KPK merupakan tantangan besar. Tidak hanya KPK, sebaiknya lembaga penegak hukum lain harus bisa menangani kasus bernilai tinggi. \"Sekalipun itu bernilai politis pun harus ditangani,\" ujarnya. Rifai meyakini jika KPK bukan lembaga yang sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. KPK tentu memiliki bukti kuat yang menjadi dasar. Rifai mengingatkan kepada PKS untuk tidak membuat pernyataan yang justru dinilai melawan tindak hukum. \"Kalau dasar hukum dilawan nilai politis, tentu akan merugikan parpol itu sendiri,\" ujarnya. Dia menambahkan, selain kasus impor sapi yang menimpa PKS, masih ada kasus lain yang juga besar. Dia berharap KPK bisa masuk ke sana dengan mengedepankan fakta hukum dan tidak melakukan politisasi. \"Proses hukum harus dikedepankan. Kalau tidak, KPK akan mengalami masalah besar,\" tandasnya. Belum ada tanggapan resmi dari PKS atas pernyataan Yusuf. DPP PKS melalui Anis menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan kader pusat dan daerah untuk tidak menjawab pernyataan media massa terkait kasus Luthfi. \"Kepada seluruh pengurus dan pejabat publik PKS untuk tidak membuat pernyataan dan menjawab pertanyaan media massa atau pun bentuk lain terkait dengan kasus hukum ust Luthfi Hasan Ishaaq,\" ujar Anis dalam instruksi yang tersebar ke DPP dan DPW PKS. Anis dalam instruksinya menyatakan, seluruh pernyataan yang terkait dengan kasus hukum diatas diserahkan kepada tim pengacara resmi dan melalui jalur resmi struktural partai. Anis juga menegaskan kepada seluruh kader bahwa PKS tetap berkomitmen untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. \"Komitmen dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan asas praduga tak bersalah serta menolak segala bentuk kedzaliman,\" ujarnya. Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri dari jabatan Presiden PKS setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap terkait penetapan kuota impor daging sapi. Nama Luthfi terjerat setelah orang dekatnya, Ahmad Fathanah, tertangkap tangan menerima uang Rp1 miliar dari dua direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. KPK memiliki bukti kuat adanya komunikasi antara Luthfi dan kolega separtai, Suswono, yang kini menjabat Menteri Pertanian. Komunikasi melalui telepon tersebut membahas tentang penyerahan uang dari PT Indoguna, perusahaan importer daging sapi.  Uang Rp1 miliar merupakan bagian dari komitmen Rp40 miliar untuk memuluskan rekomendasi kuota impor daging sapi tahun 2013. Suswono bisa jadi bukan satu-satunya nama kader PKS yang bakal tersangkut. Berdasarkan informasi, kader partai berlambang dua bulan sabit kembar memang kerap memengaruhi kebijakan di Kementan. Salah satu yang dikabarkan berperan adalah Ridwan Hakim, anak keempat dari Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin. Mengenai kemungkinan keterlibatan kader PKS lainnya, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P belum berkomentar banyak. \"Terlalu dini untuk mengatakan ada ada pihak lain yang terlibat. Sebaliknya, terlalu dini pula mengatakan tidak ada pihak lain terlibat. Nanti kita lihat sejauh mana perkembangan penyidikan yang dilakukan KPK,\" kata Johan. Hari ini KPK sudah mulai memeriksa saksi-saksi terkait dugaan suap penetapan kuota impor daging sapi. \"Senin sudah mulai memanggil saksi-saksi,\" katanya. Namun Johan belum menyebut pihak yang akan dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara itu, M. Assegaf belum bisa menjawab masalah bukti percakapan itu. Sebab, dia mengaku belum tahu mengenai percakapan itu termasuk keabsahannnya. Dia baru bisa menjawab setelah mengunjungi kliennya hari ini di Rutan Guntur. Belum tahu. Besok (hari ini, red) saya baru ke sana (Rutan Guntur),\" katanya. MOMEN BANGKIT Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai penetapan status tersangka mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq merupakan momentum baik bagi \"faksi keadilan\" untuk muncul. Tidak bisa dipungkiri, kata Burhan, kasus yang melibatkan Luthfi itu sedikit banyak merupakan buah dari pendekatan pragmatis realistis yang dimotori oleh \"faksi kesejahteraan\" beberapa waktu terakhir ini. \"Memang banyak tokoh senior PKS dari faksi keadilan yang hengkang atau dihengkangkan. Tapi, masih banyak representasinya di dalam,\" kata Burhan di Jakarta, kemarin. Dia lantas menyebut beberapa nama penyokong faksi keadilan yang tetap bertahan di PKS, seperti Hidayat Nur Wahid, Untung Wahono, dan Al Muzzammil Yusuf. Faksi keadialan, lanjut Burhan, sebenarnya sudah lama menunjukkan ketidakpuasan dengan pendekatan PKS yang semakin terbuka. Sebut saja kebijakan untuk menobatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa oleh kepemimpinan PKS yang sejak dua pemilu terakhir dikuasai oleh faksi kesejahteraan. \"Keputusan itu mencederai sebagian besar kelompok harakah (faksi keadilan, red) yang menjadi korban rezim Soeharto,\" ujarnya. Tapi, Burhan mengapresiasi sikap dewasa yang ditunjukkan faksi keadilan. Meskipun sempat mendorong Hidayat Nur Wahid atau Al Muzzammil Yusuf sebagai alternatif presiden pasca mundurnya Luthfi Hasan Ishaaq, faksi keadilan tetap legowo atas keputusan Majelis Syura yang mengangkat Anis Matta. \"Sedongkol apapun mereka terhadap keputusan Mejelis Yusra, yang harus diapresiasi, mereka (faksi keadilan) tidak menampakkannya keluar. Soliditas tetap dibangun ketika keputusan organisasi sudah diambil,\" puji Burhan. Karena itu, Burhan juga sangat meragukan rumor kalau \"pembocor\" informasi ke KPK berasal dari unsur faksi keadilan. KPK memang mendapatkan informasi awal dari masyarakat. Tapi, Burhan menduga yang paling mungkin terjadi adalah bocoran itu datang dari sesama importir daging yang gagal mendapatkan lisensi. \"Saya agak sangsi, apakah ada elit (PKS) yang seberani itu, mempertaruhkan harga diri partai untuk kepentingan jangka pendek pertarungan internal,\" kata Burhan. Soal terpilihnya Anis Matta sebagai presiden baru PKS sendiri, Burhan mengaku tidak terlalu kaget. Saat ini, kata dia, tokoh PKS dalam lingkar inti faksi kesejahteraan yang paling punya kedekatan kimiawi dengan Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin adalah Anis Matta. \"Selain operator politik, Anis dianggap pintar memobilisi logistik untuk 2014,\" ungkapnya. Tapi, mengapa faksi keadilan kurang mendapatkan tempat\" Burhan menyampaikan dalam sejarahnya, PKS tidak bisa dipisahkan dari lembaga superbody yang bernama Majelis Syura. Hilmi Aminuddin selaku Ketua Majelis Syura merupakan ideolog utama di balik faksi kesejahteraan yang mendominasi wajah PKS selama dua pemilu terakhir. Sejak menjadi orang nomor satu di Majelis Syura, Hilmi Aminuddin dianggap god father gerakan Tarbiyah. Terutama pasca meninggalnya mantan Ketua Majelis Syuro\"PKS Rahmat Abdullah yang menggawangi faksi keadilan. \"Otomatis yang sekarang mendapatkan tempat di PKS itu anak-anak muda yang punya orientasi sama seperti Hilmi Aminuddin,\" ujarnya. Burhan menambahkan faksi keadilan umumnya sudah berusia tua dan memiliki sentuhan masa-masa akhir kejayaan Masyumi. Di antara beberapa nama yang sudah disebut sebelumnya, ada nama lain seperti Mashadi, Abdi Sumaidi atau Abu Ridho dan Yusuf Supendi. Sedangkan, faksi kesejahteraan menarik minat golongan muda. Selain Anis Matta, nama-nama seperti Mahfudz Siddiq dan Fahri Hamzah juga masuk di sini. \"Yang muda dulunya aktif di BEM, jadi presiden mahasiswa di kampus-kampus terkemuka, aktivis organisasi,\" kata Burhan. Ketika golongan muda ini masuk dalam politik kepartaian, mereka relatif lebih mudah membangun kompromi. Sementara para elit tua, tidak mengerti pakem politik yang penuh kompromi dan tawar menawar.   GELAR DOA Merasa presiden partainya menjadi korban konspirasi tingkat tinggi, DPD PKS Kota Cirebon, Sabtu (2/2) menggelar aksi keprihatinan dengan  doa bersama untuk mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI).  Acara yang digelar di kantor DPD PKS Jalan Penyuken ini dihadiri kader-kader PKS. Tampak Ketua DPD PKS Moh Abdullah MAg, Sekretaris Agung Novedi, Bendahara Khaerudin, Calon Wakil Kota H Ahmad Azrul Zuniarto SSi Apt. Ketua DPD PKS, Moh Abdullah mengatakan, tudingan terhadap mantan Presiden PKS LHI menerima suap impor daging sapi, adalah tudingan yang mengada-ada.  Penangkapan terhadap LHI adalah bagian dari konspirasi  yang ingin menjatuhkan PKS menjelang Pemilu 2014. Oleh karena itu, kata Abdullah, kader dan simpatisan PKS  mendesak kepada  DPP PKS, dalam hal ini Presiden PKS Anis Matta untuk segera keluar dari koalisi pemerintahan SBY, yakni menarik menterinya dari Kabinet Indonesia bersatu jilid II. Lebih jauh Abdullah menjelaskan, desakan  kader dan simpatisan  supaya keluar dari koalisi sebenarnya  tidak saat ini saja, bahkan muncul sejak lama. Momentum saat ini, justru semakin menguatkan kader PKS mendesak  DPP PKS  untuk serius keluar dari koalisi. Hal ini sangat dibutuhkan supaya PKS bisa konsentrasi lebih ke dalam dalam upaya meraih 3 besar pada Pemilu 2014. Sementara itu Agung Novedi dalam orasinya menegaskan, proses hukum terhadap LHI adalah bagian dari konspirasi yang ingin menjatuhkan PKS. Meksipun tidak bisa dibuktikan, tetapi sangat terasa aroma politisnya. Bahkan aroma  konspirasi ini tidak hanya terjadi sekali ini saja, akan tetapi sebelumnya juga  pernah terjadi, akan tetapi tidak pernah  terbukti. (pri/bay/sof/dim/abd)

Sumber: