Konsistensi Aturan PPDB di Kota Cirebon Diuji

CIREBON - Aturan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa menguntungkan sekolah terpencil yang selama ini kekurangan siswa. Dalam draf Peraturan Walikota (Perwali) PPDB Online, direncanakan kuota zonasi 80 persen. \"Saya rasa aturan sudah baik, tapi harus konsisten saat implementasinya,\" ucap Kepala SMPN 17 Cirebon, Suhendi Warna kepada Radar Cirebon, Rabu (23/5). Apabila pelaksanaan aturan konsisten, praktik di lapangan juga bakal berjalan dengan baik. Dia pun berharap tidak ada lagi campur tangan dan pemaksaan kehendak. Sebab secara regulasi, adanya sistem zonasi ini cukup adil untuk pemerataan siswa. \"Kalau sudah ada campur tangan dan pemaksaaan jadinya kurang baik,\" tukasnya. Hal ini pun kembali kepada kesadaran orang tua siswa masing-masing. Dia berharap orang tua dan masyarakat tidak ada lagi yang memaksakan kehendak untuk masuk ke sekolah tertentu. Sebab, semua sekolah sama saja. Kurikulumnya sama. Guru-gurunya pun sama. Dengan adanya penerapan zonasi itu, pihaknya berharap masyarakat bisa menyekolahkan anak  ke sekolah yang terdekat. SMPN 17 sendiri berada di pinggir perbatasan kota dan kabupaten, tepatnya di Kampung Grenjeng, Kelurahan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Talun. \"Target kami 10 rombel (rombongan belajar). Mudah-mudahan terlaksana,\" ujarnya. Bila zonasi fair, targetnya sangat memungkinkan. Wilayah Kalitanjung sangat luas. Meskipun di wilayah itu, ada juga SMPN 11 Cirebon. Namun sekolah itu, lebih dekat dengan wilayah Pelandakan. Sehingga ini tidak berbenturan dalam mengatur zonasi. \"Kami juga menerima siswa dari wilayah luar kota, ada yang dari Sampiran, dan Kecomberan,\" jelasnya. Di lain sisi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Hediayana Yusuf mengatakan, konsistensi dalam menjalankan aturan PPDB akan diuji saat pelaksanaanya. Sejauh ini, adanya pembagian zonasi cukup baik, tinggal dilaksanakan saja. \"Perwali itu sebenarnya bagus kok. Kenyataan di lapangan bisa berubah,\" jelasnya. Maka dari itu, Dewan Pendidikan Kota Cirebon meminta kepada Pj Walikota, untuk benar-benar jangan sampaai terpengaruh oleh titipan-titipan. Apalagi ada harapan saat ini, Pj Walikota dijabat oleh birokrat. Sehingga akan lebih fair dalam menjalankan aturan. \"Saya yakin ada harapan walikota sekaang tidak terintimidasi, karena bukan orang politik, tapi dari birokrat. PPDB tahun ini harus benar,\" tukasnya. Regulasi PPDB, kata dia, sudah cukup bagus. Zonasi bisa memberikan pemerataan siswa. Apalagi saat ini sudah ada himbauan dan sosilaisasi tidak ada lagi sekolah favorit dan nonfavorit. Sehingga orang tua juga tidak lagi memaksakan untuk memasukan anaknya ke sekolah tertentu. (jml)

Sumber: