Warga Teriak Lagi, Persoalkan Debu Batu Bara

CIREBON - Laporan konsultan terkait dampak debu dari aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, menunjukan adanya grafik ketidakpuasan. Dari beberapa laporan hasil wawancara triwulan ketiga, sejumlah elemen masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan mengungkapkan kembali keluhannya. Sekolah Santa Maria, menolak kegiatan pemantauan lingkungan. Sebabnya, debu dirasakan lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini mengulang trauma kejadian 2-3 tahun yang lalu. Banyak siswa yang pindah ke sekolah lain. Masyarakat juga kecewa dengan penanganan debu yang dilakukan Manajemen Pelindo II Cirebon. Terutama saat musim kemarau dengan angin kencang. Pelindo belum memberikan penanganan debu secara maksimal. Yakni dengan penyiraman jalan yang dilakukan setiap dua jam sekali. Ketua Forum Masyarakat Panjunan Bersatu, Heri Pramono kecewa dengan operator pelabuhan. Pihaknya sempat tiga kali melayangkan surat untuk melakukan audiensi untuk menanyakan penanganan debu. Tiga surat itu, satu pun tidak direspons. \"Ini ada laporan konsultan pihak ketiga yang ditunjuk dari pelindo. Surat kami tiga kali tidak pernah ditanggapi. Kami tadinay diam, tapi terpaksa sekarang buka suara,\" ujar Heri, kepada Radar, Minggu (16/9). Selain masalah debu, alat pengukur ambang batas udara juga tak kunjung dipasang. Sehingga warga tidak mengetahui, kualitas udara sesungguhnya. Kalaupun pencemaran, hanya terlihat kasat mata. Dari debu yang berceceran di lantai rumah dan menempel di pakaian. Disebutkan dia, dari kesepakatan awal, Pelindo, Kantor Syahbandar dan Operasional Pelabuhan (KSOP) dan Perusahaan bongkar Muat (PBM) dengan Forum Masyarakat Panjunan Bersatu ada empat poin yang sudah disepakati. Pertama soal komitmen meminimalisasi debu batubara. Kedua soal penyerapan tenaga kerja 70 persen. Ketiga soal kontribusi terhadap warga. Dan keempat pembukaan dermaga saat musim kemarau hanya satu dermaga. Nyatanya dari kesepakatan itu, tak dapat dilaksanakan dengan penuh. Dari enam PBM itu hanya empat yang memberikan kontribusi. “Kontribusi dari PBM plat merah, tidak melakukan kewajiban sesuai kesepakatan,\" ucapnya. Sementara itu, Ketua RW 5 Kenduran Kelurahan Panjunan, Zaki Mubarak menilai, Pelindo mestinya bisa mengendalikan dampak debu batu bara terutama dalam kondisi cuaca sekarang ini. Misalnya mengurangi aktivitas bongkar muat, dan juga meningkatkan penyiraman. \"Akhir-akhir ini bau batu bara menyengat sekali di daerah Panjunan, seperti bau ban kebakar,” tukasnya. Diungkapkan dia, baru-baru ini ada kebakaran tongkang. Sejak itu, warga merasakan bau yang sangat menyengat. Di samping itu, debu batu bara juga kerap mengotori lantai rumah warga. Maka dari itu, warga berharap persoalan debu bisa ditangani dengan baik oleh Pelindo. \"Kita akan surati ke instansi pemerintahan baik ke DPRD, Walikota, Lingkungan Hidup, Kemenhub, kalau memang ini tidak ditangani dengan baik oleh pelindo,\" terangnya. (jml)

Sumber: