Ancaman Tanah Longsor Meluas

Ancaman Tanah Longsor Meluas

21 Rumah di Blok Garangsiang Mendesak Direlokasi, Tembok Sudah Retak-retak MAJALENGKA – Ancaman longsor susulan di Desa Girimulya, Kecamatan Banjaran, meluas. Jika sebelumnya, longsoran tanah tebing menimpa bagian belakang rumah milik Taju Jaja (62) di Blok Citando, kini sebanyak 21 rumah warga di lingkungan RT 01, RT 02, dan RT 03, Blok Garasiang terancam tertimbun tanah longsor. Tak hanya itu, longsor mengancam gedung SDN 1 Girimulya dan ruas jalan sepanjang 20 meter yang menghubungkan antara Blok Wates dengan Blok Girimulya. Kepala Desa (Kades) Girimulya, Zaenal Abidin menyatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat yang ada di lingkungan RT 01, RT 02 dan RT 03, Blok Garasiang, ancaman bahaya tanah longsor tidak hanya terjadi di sekitar Blok Citando saja. Namun sebanyak 21 rumah milik warga di tiga RT yang ada di lingkungan Blok Garasiang ikut terancam longsor. “Ketika kami perhatikan, ternyata pemukiman warga yang ada di sekitar Blok Garasiang memang letaknya sangat berdekatan dengan jurang sedalam 50 meteran dengan lebar tebing sekitar 40 meteran, bahkan kondisi tebing tersebut sudah sebagian telah mengalami longsor. Sehingga, kami merasa sangat khawatir akan terjadi longsor susulan yang akan lebih besar, dan sangat mengkhawatirkan pemukiman warga akan terseret longsor. Bangunan sekolah dasar serta ruas jalan desa ikut terancam,“ ungkapnya kepada Radar, kemarin. Menurut dia, kalau menengok ke belakang sekitar tahun 2005 lalu, di blok tersebut pernah terjadi dua rumah milik Duyeng dan Rohman hancur terseret longsor. Sebagaimana yang terjadi pada Senin (11/3) sore lalu, rumah milik Idi Junaedi, mantan kades Girimulya yang letaknya sangat berdekatan dengan jurang sedalam 50 meter itu terpaksa harus dikosongkan. Para penghuninya dievakuasikan ke salah satu saudaranya yang ada di Blok Girimulya. Sebab, jika rumah tersebut tidak dikosongkan dan para penghuninya tidak diungsikan ke tempat yang aman, pihaknya merasa khawatir rumah mantan kades itu akan terseret longsor. “Termasuk sebanyak 20 rumah milik warga lainnya sudah seharusnya segera dikosongkan. Mengingat hingga sampai saat ini curah hujan masih tinggi,” tuturnya. Kades Zaenal Abidin menyebutkan, 21 rumah yang terancam terseret longsor tersebut di antaranya rumah milik Komar, Ajid, Idi Junaedi, Jujun, Budi, Endin Samsudin, Rosih, Atif, Oco, Enju, Idun, Hanan, Nunu, Yayah, Domo, Endin Bahrudin, Uyo, Eri, Kholil, Heri, dan Sanusi. Sebagian rumah warga bagian dinding tembok rumahnya mengalami retak-retak. Warga yang tinggal di sekitar Blok Garasiang pun dihantui perasaan waswas. Lanjut dia, masyarakat yang tinggal di Blok Garasiang setiap musim hujan tiba diliputi kekhawatiran bahaya longsor. Namun mereka masih sangat kesulitan cara untuk mengatasinya. Sebab, jika harus membangun tembok penahan tanah (TPT) rasanya tidak mungkin. Karena jurang tersebut memiliki kedalaman sekitar 50 meteran dengan lebar sekitar 40 meteran. Sehingga, yang dapat dilakukan warga setempat dengan membuat bronjong dari anyaman bambu. Pemdes pun, kata Zaenal sudah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak pemerintah baik ke pihak pemerintah di tingkat kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka. “Mudah-mudahan ada solusinya. Sebab, jika tidak segera dilakukan upaya penanganan kami merasa sangat khawatir akan terjadi longsor susulan, dan pemukiman warga yang berada di sekitar bibir jurang akan tertimbun longsor,” terangnya. Terpisah, anggota Komisi C Deden Herdian Narayanto menambahkan, Majalengka memang rawan bencana. Oleh karenanya, pemerintah harus perlu melakukan persiapan untuk menanggulanginya. “Seperti adanya BPBD yang bagaimana tinggal mengoptimalkan peran badan tersebut. Apalagi, sekarang merupakan musim penghujan maka harus perlu peningkatan,” tegasnya. Dijelaskan Deden, pihaknya mengimbau kepada Pemkab Majalengka untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri. Mengingat, kondisi rawan bencana itu datang kembali. “Program kita pernah ditambahkan seperti kantor BPBD yang kami nilai kurang representatif. Tapi malah tidak disetujui. Tapi buktinya Majalengka daerah rawan bencana,” tuturnya. (har/ono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: