Minim Daya Tarik, Selter Jl Cipto Mk Tak Dilirik Pedagang

CIREBON-Sterilisasi enam ruas jalan dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL), mesti diikuti relokasi. Tanpa itu, diragukan dapat berhasil. Fraksi-fraksi di DPRD juga meminta pemerintah kota memerhatikan hal ini. Perwakilan Fraksi PDIP, Imam Yahya SFil I mengatakan, secara prinsip menyetujui enam ruas jalan bebas PKL. Sebagaimana peraturan walikota (perwali) kawasan tertib lalu lintas (KTL). Namun demikian, diperlukan juga upaya untuk pemindahan PKL. Tanpa itu, ia khawatir bakal ada perlawanan. “Menurut saya lebih baik dibuat dulu tempat relokasi, baru kemudian ditertibkan,” ujar Imam kepada Radar Cirebon. Yayan Sopyan dari Fraksi Hanura berlainan pendapat. Ia meminta pemerintah kota konsisten pada penegakan peraturan daerah. Kemudian SKPD juga sinergis dalam sosialisasi maupun upaya mewujudkan ketertiban. Tanpa konsistensi itu, upaya penataan akan percuma. Namun untuk demikian, Yayan menyepakati usulan rekan-rekan di fraksinya. Yang menyarankan kepada pemkot untuk menyiapkan sarana relokasi. Sejawat Yayan di Fraksi Hanura, Jafarudin juga demikian. Dia bahkan meminta penertiban di Jl Siliwangi ditunda sampai setelah pemilihan kepala daerah. Sementara itu, sampai dengan kemarin, belum ada kejelasan kapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bakal melakukan penertiban. Tetapi di lokasi perangkat sosialisasi berupa rambu larangan transaksi untuk PKL sudah terpasang. Di lain pihak, upaya penempatan PKL ke Selter Jl Cipto Mk juga masih terbentur dengan minat pedagang. Satpol PP sempat terlihat melakukan sosialisasi kepada pedagang di sekitar SMAN 2 Kota Cirebon. Namun para pedagang merespons dingin. Mereka mempertanyakan masa depan usahanya di selter itu. Ketua BKI PKL Kota Cirebon Suhendi menilai wajar ada kekhawatiran itu. Pasalnya ini berkaitan dengan mata pencaharian mereka. \"Apa yang mau ditawarkan pemkot? Wajar pedagang khawatir kalau selter itu tidak ramai,\" katanya. Dikatakan Suhendi, seharusnya pemkot bisa membuat selter-selter yang punya daya tarik sehingga bisa menjadi magnet pengujung. Sejauh ini, karakter pedagang kaki lima itu selalu tumbuh di keramaian. Misalnya, saja di kawasan alun-alun, itu sangat jelas ada alun-alun yang menjadi magnet. Sedangkan, untuk Selter Jalan Cipto, tak ada daya tariknya. “Ini PR pemkot. Bagaimana menciptakan daya tarik itu,” ucapnya. Daya tarik ini, kata Suhendi, bisa berbagai macam. Bisa saja dengan kulinernya, ataupun konsep dan juga seni dan budaya yang bisa identik dengan kekhasan Cirebon. Dalam membangun kawasan PKL memang butuh kerja ekstra secara khusus. Sehingga pemkot tidak sembarangan dalam melakukannya. Di Surabaya, prosesnya satu tahun membangun kawasan PKL berdasarkan ring 1 untuk warga Surabaya, ring dua untuk yang lainnya. Kemudian ada keterlibatan dari semua tokoh masyarakat, dan lainnya diajak diskusi, bagaimana penataan PKL ini. \"Bukan hanya sekedar menempatkan tetapi PKL dibuat seperti apa. Jangan sampai membuat shelter justru berdampak tidak baik kepada pedagang,\" jelasnya. Menurutnya, kebijakan pembangunan dan pembuatan selter tanpa ada keramaian, sama saja dengan mematikan usaha PKL. Karena dengan begitu PKL secara otomatis harus mencari langganan baru. Dan ini butuh proses. Apabila sebulan dua bulan tidak ada yang beli. Akhirnya modal habis. Ini yang perlu dipikirkan pemerintah. \"Saya senang banget adanya shleter, ada kantong-kantong PKL. Tetapi tolong dikomunikasikan dengan PKL, bagimana seharusnya, komunikasikan dari hati ke hati,\" ujarnya. Keingingan pedagang, sudah sangat jelas ingin berjualan di tempat yang ramai. Bukan di tempat sepi. Tinggal pemkot bisa tidak menyakinkan pedagang, jangan hanya menempatkan pedagang ke selter. \"Bagaimana seharusnya. Jangan melihat satu pedagang, tapi ada berapa yang harus dihidupi,\" ujarnya. Dia berharap ada pola penatan yang perlu dibangun oleh pemerintah saat ini. Lebih dari pada membangun selter. Yakni pemerintah harus memposisikan PKL dimanusiakan.  Sementara itu, terkait dengan penempatan PKL ke Selter Jalan Cipto, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Saefudin Jupri masih belum dapat dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi yang bersangkutan belum menjawab. Namun demikian, pemerintah sudah berupaya membangun selter agar terlihat layak ditempati. Sehingga pedagang bisa menempati selter tersebut untuk berdagang. Selter sendiri terdapat 70 kios pedagang. Dengan dilengkapi musala, toilet serta wastafel. (abd/jml)

Sumber: