Kejutan Dicky Saromi dari Rapat Paripurna Istimewa DPRD

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melantik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat Dicky Saromi menjadi penjabat Bupati Cirebon, pascapenetapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai  tersangka kasus suap oleh KPK. Senin Malam, Dicky Saromi, langsung menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) akhir masa jabatan Bupati Cirebon periode 2014 - 2019 di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (19/11) malam. Dicky Saromi mengaku senang dapat langsung menghadiri LKPJ tersebut. \"Saya akan orientasi dulu dengan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Alhamdulilah saya mengawali malam ini mendapatkan rekomendasi yang merupakan tanggapan pertanggungjawaban 2014-2019,\" kata Dicky saat ditemui seusai acara tersebut, Senin (19/11/2018). Ia menganggap, rekomendasi DPRD tersebut sangat banyak, namun hal tersebut akan coba dipelajarinya. \"Yang paling penting memberikan semangat buat Kabupaten Cirebon, yang salah satunya adalah menunjukan kinerja pelayanan masyarakat,\" katanya. Dari sejumlah catatan dewan tersebut, ia akan memprioritaskan mengenai administrasi pemerintah, anggaran perubahan, dan anggaran murni 2019. \"Kita akan melakukan tentunya menyangkut administrasi pemerintahan terkait anggaran perubahan tahun 2018 yang harus segera ditandatangi dan persiapan anggaran murni tahun 2019, itu yang saya prioritaskan pertama kali,” Ujar Pj Bupati Cirebon Dicky Saromi, Senin malam (19/11/2018) Setelah itu, katanya, terkait rekomendasi, pihaknya sudah membicarakan dengan yang lain. Persoalan yang menurutnya menonjol tentang penempatan ASN. “Paling kita lihat kembali supaya memang ini juga memang bagaimana rekomendasinya  tapi yang paling penting bagi ASN bekerja dengan optimal saja.”ungkapnya. Lanjut Dicky, soal pertanian, menurutnya Kabupaten Cirebon merupakan padat akan penduduk dan perkembangan sangat tinggi. \"Saya dapat masukan terkait dengan konversi lahan sawah. Kita juga akan pelajari hal -hal itu,” ujarnya. Mengenai banyaknya penempatan ASN yang tidak sesuai dengan proporsi dan profesionalisme, Pj Bupati Cirebon menjelaskan pihaknya masih harus mempelajari hal-hal tersebut. “Kami tidak bisa menanggapi hal tersebut, karena masih perlu kami pelajari terlebih dulu. Mungkin kami akan lebih memprioritaskan adalah beberapa badan atau dinas yang masih kosong. “Dan tentunya sesuai dengan kewenangan yang saya miliki dan tetap akan konsultasikan dengan Pemprov Jawa barat dan Kemendagri,” pungkasnya. (*)    

Sumber: