Anggota Terus Berkurang, PGRI Sebut Kota Cirebon Butuh 2.200 Guru

CIREBON-Pemerintah sudah memutuskan menggunakan sistem passing grade dan perangkingan untuk peseta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) 61/2018. Aturan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan formasi, akibat rendahnya tingkat kelulusan SKD. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Drs H Anwar Sanusi MSi menyambut baik keputusan ini. Meski secara komulatif belum dapat memerkirakan tambahan peserta CPNS yang berkesempatan mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB). \"Artinya ini kesempatan bagi peserta yang sebelumnya tidak lolos passing grade, tapi punya nilai yang tinggi setelah dilakukan perangkingan untuk seleksi berikutnya,\" ujar Anwar kepada Radar Cirebon. Anwar memaparkan, peserta yang tidak lolos seleksi awal, dapat mengikuti SKB bila ada formasi kosong. Terutama bila mereka yang lulus passing grade awal juga tidak lulus SKB. Syaratnya, menduduki ranking tiga terbaik untuk setiap formasi yang kosong. Kemudian memenuhi passing grade 255 untuk formasi umum, khusus, cumlaude dan diaspora. Passing grade 220 untuk formasi khusus Papua, disabilitas, honorer K2 dan lainnya. “Pengumuman ya paling akhir bulan ini, karena SKB dilaksanakan pada 1 sampai 4 Desember,\" ungkapnya. Dirinya tetap yakin, CPNS yang lolos nanti baik lewat passing grade maupun perangkingan, mempunyai kualitas yang baik. Pasalnya, mereka sudah mampu bersaing dengan ribuan peserta lainnya. \"Kita juga dalam setahun melakukan 17 kali pembinaan untuk meningkatkan mutu PNS demi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,\" tandasnya. Di tempat terpisah, Ketua Persaturan Guru Republik Indonesia (PGRI), Abdul Haris berharap honorer dan K-2 bisa diperhatikan pemerintah. Terutama lewat seleksi CPNS. PGRI mendorong supaya mereka diangkat karena pengabdian dan dedikasinya pada dunia pendidikan. “PGRI rutin bertemu PGRI provinsi dan bergabung pengurus besar. Kita memperjuangkan honorer,” bebernya, saat ditemui di sela Jalan Santai HUT PGRI. Sampai saat ini SK walikota untuk honorer guru jumlahnya mencapai 1.800. Mereka yang telah mendapat SK walikota ini diharapkan bisa didahulukan untuk pengangkatan. Mengingat kebutuhan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan juag cukup besar. Tahun depan, ada 20 kepala sekolah SD yang pensiun. Itu belum termasuk jumlah guru yang pensiun. Data terakhir, setidaknya Kota Cirebon butuh 2.200 guru. “Anggota saya dari tahun 2016 tidak pernah bertambah, tapi berkurang terus. Tiap tahun kan ada yang  karena pensiun,” ungkapnya. Kebutuhan tenaga pendidik ini, bisa tertanggulangi oleh kehadiran guru honorer. Andai tidak ada honorer, pembelajaran bisa dipastikan bakal mandek. (gus/abd)

Sumber: