Marak Garok Teripang, HNSI Cirebon Minta Ada Penindakan

CIREBON–Sejumlah pihak meminta ada tindakan penertiban alat tangkap modifikasi tidak ramah lingkungan jenis baru yang merusak ekosistem laut. Sebab, selain melanggar aturan, membuat nelayan rugi akibat sulit mendapatkan tangkapan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Suherman mengatakan, sudah tiga bulan terakhir nelayan Kabupaten Cirebon resah karena saat ini marak penggunaan alat tangkap jenis garok teripang yang diduga merusak kehidupan laut. “Ini lagi ramai di Cirebon Timur ada alat tangkap modifikasi dari garok. Panjangnya sekitar 4 meter, dengan tambang 100 meter. Diturunkan sampai dasar laut, dibentangkan dengan kedalaman 20 meter dan ditarik dengan dua mesin,” ujar Suherman. Para nelayan tersebut, menurut Herman, adalah pencari teripang. Nelayan sekitar biasa menyebut ondol-ondol yang berada di dalam lumpur, tepatnya di dasar laut. “Yang parah itu, setelah garok modifikasi itu diturunkan, lalu ditarik sekitar 8 jam untuk mendapatkan hasil maksimal, dasar laut diaduk-aduk. Tentu sangat merusak habitat dan ekosistem laut,” tegasnya. Saat ini banyak nelayan Cirebon yang berpindah menggunakan alat tersebut karena harga teripang yang ditangkap cukup mahal. “Harganya lumayan mahal, bisa sampai Rp20 ribu per kilogram. Rata-rata, satu kali perjalanan atau sekali trip, nelayan bisa dapat 100 kilogram. Ini yang membuat nelayan tergiur,” jelasnya. Teripang tersebut dijual ke pengepul dan kemudian disetorkan ke pabrik. Selanjutnya, teripang dijual ke China untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan di Negara Tirai Bambu tersebut. “Sudah sering kita ingatkan. Tapi kita tidak bisa apa-apa karena ini kaitannya deggan perut nelayan. Oleh karena itu, kami minta ada tindakan nyata dari pengawas. Dalam hal ini dinas terkait dan kepolisian,” ungkapnya. Sementara itu, tokoh nelayan Desa Gebang Mekar H Dade Mustofa Effendi menuturkan, jika dibiarkan, lambat laun kondisi laut rusak. Yang akan merasakan dampaknya adalah anak-cucu di masa depan. “Ini harus ada tindakan nyata. Harus ada tindakan tegas. Tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya. (dri)

Sumber: