OTT Masal Kementerian PUPR, 20 Orang Diangkut KPK, Terkait Proyek Air Bersih

JAKARTA-Operasi senyap yang dilakukan KPK membidik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setidaknya 20 orang diangkut ke kantor KPK untuk diperiksa, Jumat (28/12). Operasi tangkap tangan (OTT) ini diduga terkait proyek sistem pengelolaan air minum (SPAM) yang digelontorkan Kementerian PUPR di sejumlah daerah di Indonesia. Informasi yang diterima Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group), tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti uang suap yang diduga dimainkan dalam proyek air bersih itu. Ada uang tunai sekitar Rp500 juta, ada juga 25 ribu dolar Singapura, serta uang dalam sekardus. Uang tersebut disinyalir pelicin untuk memuluskan proyek di kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono tersebut. “Saya belum bisa konfirmasi spesifik apakah misalnya proyek tanggap bencana itu termasuk di Donggala atau Palu. Kami sedang mengidentifikasi, apakah dugaan suap atau fee proyeknya juga secara keseluruhan diterapkan di seluruh daerah. Cukup banyak proyek dan ini perlu didalami lebih lanjut,” tandas Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta. Ia mengatakan persoalan air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi jika itu dilakukan di daerah yang tertimpa bencana. Karena itu, KPK akan serius mendalami kasus ini. “Proyek yang menyangkut hajat hidup orang, termasuk ini proyek penyediaan air minum itu adalah proyek yang kami pandang strategis,” tegasnya. Febri mengakui ada 20 orang yang diamankan. Semua proses OTT dilakukan di Jakarta. 20 orang itu terdiri dari pihak Kementerian PUPR, yakni unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR, serta pihak swasta. Tim KPK sendiri sudah jauh-jauh hari melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan. “Semuanya terjadi Jakarta. Transaksinya di Jakarta,” kata Febri. Jumat malam (28/12), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono langsung menggelar konferensi pers. Dia terkejut dengan OTT yang dilakukan KPK. Basuki sampai harus mengutus Irjen Kementerian PUPR Widiarto ke KPK untuk meminta data dan informasi lengkap terkait OTT itu. “Pada hari ini kami dikejutkan kegiatan yang sangat-sangat menyedihkan kami, mengagetkan kami. Kami sedang diamanahi untuk melaksanakan infrastruktur sebaik-baiknya ternyata anggota saya ada yang melakukan hal itu,” ucap Basuki di hadapan wartawan di Kementerian PUPR, Jumat malam (28/12). Ia juga mengatakan OTT itu seperti musibah yang menimpa Kementerian PUPR. Ia pun yakin KPK akan memroses dugaan korupsi ini dengan ketelitian. “Kami percaya, bahwa KPK bekerja secara pasti sudah diamati dengan ketelitian yang tinggi. Kami serahkan proses selanjutnya kepada KPK sambil menunggu penjelasan yang jelas dari KPK,” katanya. (ful/fin/net)

Sumber: