Soal Honor Guru Bantu Daerah Terpencil, Disdik Ngaku Awalnya Telat, Ajukan Lagi, Tetap Gagal

Soal Honor Guru Bantu Daerah Terpencil, Disdik Ngaku Awalnya Telat, Ajukan Lagi, Tetap Gagal

CIREBON-Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengakui telah terlambat mengajukan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 untuk gaji Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT). Namun, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengklaim sudah berusaha maksimal untuk membayar gaji GBDT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Drs H Asdullah Anwar MM kepada Radar Cirebon mengakui, pihaknya memang terlambat mengajukan anggaran APBD Provinsi Jawa Barat 2018 untuk gaji GBDT. Namun, pihaknya tidak tinggal diam setelah terlambat mengajukan anggaran. “Setelah telat, kita disuruh untuk ajukan anggaran di APBD-P 2018 pada bulan Juli 2018,” ucapnya. Meskipun telah mengajukan anggaran APBD Perubahan 2018, pihaknya masih tetap saja gagal mendapatkan anggaran untuk gaji GBDT 2018. “Sudah kita ajukan tepat waktu. Ternyata tidak juga mendapatkan anggaran untuk GBDT,” jelasnya. Asdullah mengungkapkan, tidak hanya Kabupaten Cirebon saja yang tidak mendapatkan anggaran untuk GBDT. Di Jawa Barat, ada tiga kabupaten yang tidak mendapatkan anggaran APBD maupun APBD-P, yakni Kuningan, Sumedang dan Kabupaten Cirebon. “Justru kita sudah mendapatkan anggaran gaji GBDT untuk 2019. Anggarannya sekitar Rp1,4 miliar,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr H Iwa Karniwa kepada Radar Cirebon mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya guru bantu daerah terpencil yang belum mendapatkan honor selama tahun 2018. “Setelah saya tanya Kadisdik Jabar, ternyata memang benar ada guru bantu di Kabupaten Cirebon yang belum diberikan gajinya,” ujar Iwa melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (25/1) lalu. Iwa mengatakan, keterlambatan gaji yang belum terbayar tersebut, disebabkan karena Disdik Kabupaten Cirebon lambat mengajukan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Barat. “Karena katanya Pemkab atau Disdik Kabupaten Cirebon terlambat mengusulkan. Sementara APBD 2018 sudah ditetapkan. Pemprov Jabar hanya menganggarkan usulan yang diajukan dari pemkab,” ungkapnya. (den)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: