Program Asuransi Nelayan Gagal, Pemkab Harus Evaluasi

CIREBON-Kondisi asuransi nelayan yang tidak aktif, ternyata tidak hanya terjadi di Pesisir Gebang. Di Pesisir Ender Kecamatan Pangenan, kondisi serupa pun terjadi. Bahkan, dari 467 nelayan yang memiliki kartu asuransi bantuan dari pemerintah, hampir seluruhnya kartu asuransi nelayan sudah tidak aktif dan tidak diperpanjang. Hal tersebut disampaikan Dusma, ketua nelayan Desa Ender saat dihubungi Radar, kemarin. Menurutnya, hampir seluruh nelayan yang ada di Desa Ender sudah ter-cover asuransi bantuan dari Dislakan Kabupaten Cirebon. Teknisnya, untuk premi asuransi tersebut pada tahun pertama dibayarkan oleh pemerintah dan nelayan wajib melanjutkannya pada tahun selanjutnya. “Di Desa Ender semuanya dapat asuransi. Cuma memang sekarang sudah habis masa berlakunya. Dari 467 nelayan hampir semuanya belum diperpanjang, kesadarannya masih rendah untuk ikut asuransi,” ujarnya. Dusma juga menyampaikan, pihaknya sudah berupaya untuk memberikan pemberitahuan dan meminta para nelayan untuk segera memperpanjang asuransi tersebut, karena manfaatnya sangat besar untuk nelayan yang setiap hari bekerja di wilayah dengan kondisi yang tidak menentu. “Nasib nelayan tidak ada yang tahu. Kondisi di laut sangat berbahaya. Oleh karena itu, perlu di-cover asuransi agar jika terjadi apa-apa, keluarga di rumah tidak akan direpotkan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Nelayan Desa Ambulu Samsurudin kepada Radar mengungkapkan, dari jumlah 300-an lebih nelayan dari Ambulu Kecamatan Losari. Baru sekitar 200-an nelayan yang sudah ter-cover asuransi nelayan. Namun diakuinya, saat ini pun hampir seluruh nelayan belum memperpanjang masa berlaku kartu nelayan yang sudah habis, karena hanya mendapat bantuan satu tahun premi dari pemerintah. “Di sini, mati semua masa berlakunya. Tidak ada yang diperpanjang. Sangat sulit mengedukasi nelayan untuk ikut program asuransi. Padahal, pemerintah sudah mau menggratiskan dan membayarkan iuran pertama asuransi nelayan sebesar Rp175 ribu. Tapi nelayan tidak ada yang memperpanjang. Jadi, sudah tidak berlaku semuanya,” jelasnya. Sementara itu, Aktivis Cirebon Timur Rizky Pratama kepada Radar menuturkan, jika pemerintah daerah harus mengambil terobosan agar program asuransi nelayan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. “Program ini perlu dievaluasi. Perlu diperbaiki sistemnya. Karena di lapangan pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk meng-cover gratis untuk iuran tahun pertama, namun tidak ada nelayan yang melanjutkan. Kalau tidak jalan, ya tentunya gagal. Harus ada perbaikan agar program ini tidak dicap program gagal,” ungkapnya. (dri)

Sumber: