Kurangi Impor, Harus Terapkan Sistem Pertanian Terpadu

KUNINGAN - Menguatkan sistem pertanian terpadu di daerah, bisa menjadi salah satu solusi untuk menguatkan ketahanan pangan di Indonesia termasuk di Kabupaten Kuningan. Sehingga negeri ini tidak perlu lagi untuk mengimpor hasil pertanian dari luar negeri. Untuk menuju ke arah sana, dibutuhkan sinergitas semua pemangku kebijakan termasuk juga melakukan pembinaan kepada petani itu sendiri. Jika saja langkah ini sudah ditempuh, maka Indonesia tak perlu lagi mengimpor hasil pertanian dari luar. Hal itu dikatakan Drs Sudarmoko, pembina Lembah Kamuning Dairy Farm Cigugur saat acara Kiprah Desa RRI, belum lama ini. Sudarmoko sendiri dikenal sangat konsen dalam urusan pertanian dan perikanan. Dia juga sempat mempelopori perikanan di Kecamatan Mandirancan, beberapa waktu lalu. “Penguatan sistem pertanian yang terpadu sangat wajib dilakukan di semua daerah di Indonesia. Bukan hanya Kuningan saja. Tujuannya ya itu tadi, agar hasil pertanian jauh lebih meningkat lagi,” tegas dia. Sudarmoko menuturkan, ada empat masalah kompleks dalam pertanian di Indonesia saat ini. Yakni keterbatasan lahan, pengetahuan bertani yang belum te-rupgrade, tanah atau areal sawah yang rusak dan rantai pasok. “Jika empat permasalahan ini bisa diatasi, saya sangat yakin Indonesia bisa berdaulat pangan dan tidak lagi bergantung pada negara lain untuk mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri. Keempat permasalahan ini harus dicarikan solusi pemecahannya. Rantai pasok juga wajib untuk menjadi perhatian serius,” sebut dia. Sudarmoko menambahkan, selain di Kabupaten Kuningan, sistem pertanian terpadu juga dikembangkan di Kudus dan di Salatiga. Di mana terus berupaya memperbaiki sistem pertanian di Indonesia, sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam pertanian di negeri ini bisa teratasi. “Kudus dan Salatiga sudah mulai mengembangkan system pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Kabupaten Kuningan juga sedang mengarah ke sana. Dan ini perlu dukungan penuh dari pemerintah,” pungas dia. (ags)

Sumber: