Wagub Uu Sebut Segitiga Rebana Ramah Terhadap Pekerja

BANDUNG–Pengembangan kawasan Segitiga Rebana tidak hanya pada aspek fisik. Tapi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun aspek pendidikan, sosial dan pemukiman. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhalul Ulum usai menerima audiensi Aliansi Buruh Jabar (ABJ) di Gedung Sate, Bandung, Kamis (14/2). Menurut Uu, belajar dari pengalaman di Jababeka, pembangunan kawasan industri hanya berpaku pada infrastruktur penunjang industrinya. Tapi, kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh pekerja, antara lain perumahan, transportasi, tempat rekreasi pekerja dan pendidikan anak-anak pekerja, tidak diperhatikan. “Hal ini menimbulkan tingginya biaya hidup karena tempat bekerja dengan tempat tinggalnya  jauh. Penghasilan yang harusnya sebagian ditabung, malah buat ongkos dan kebutuhan tak terduga lainnya,” tutur Uu. Ditambah, setiap kali berdiskusi dengan buruh atau pekerja, yang menjadikan keluhan mereka adalah tingginya biaya hidup. Tapi, pendapatan mereka tidak berbanding lurus. “Makanya, ini yang menjadi pemikiran kami di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar dalam pembangunan kawasan Segitiga Rebana, segala aspek kebutuhan pekerja harus didekatkan,” imbuhnya. Rencananya, lanjut Uu, ketika kawasan Segitiga Rebana dibangun, tidak hanya pabrik atau tempat usahanya saja. Tapi tempat tinggal pekerja, sekolah untuk anak-anak pekerja juga harus dibangun, dengan tujuan menghilangkan biaya transportasi untuk pekerja dan anak sekolah. “Kalau perlu, pabrik harus menyediakan makan bagi pekerja dan transportasi khusus,” lanjutnya. Jadi, perencanaan pembangunan kawasan Segitiga Rebana akan dibuat sedetil mungkin. Sebab, kawasan ini dibangun tidak untuk kebutuhan setahun atau dua tahun, tapi dalam jangka waktu 50 tahun lebih. “Kami ingin kawasan ini tertata dengan rapi,” tegasnya. Mantan Bupati Tasikmalaya ini menyampaikan di hadapan perwakilan ABJ bahwa tuntutan buruh atau pekerja di mana-mana adalah kenaikan upah. Sementara, para pihak pengusaha menginginkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. “Nah, dalam situasi ini, pemerintah atau negara hadir untuk menjembatani dua kepentingan ini,” ucapnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan solusi terkait persoalan ini. Agar kebutuhan dasar para pekerja terpenuhi dan perusahaan tetap berjalan. Soal kebutuhan dasar tempat tinggal dan transportasi misalnya, pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk membangun tempat tinggal para pekerja yang dekat dengan tempat kerja. “Kalau rumahnya dekat dengan pabrik, kan tidak usah bayar ongkos transport. Pikirkan untuk bangun mes, jangan hanya tempat usahanya saja,” bebernya. Kebutuhan yang kedua adalah pangan atau makan. Perusahaan bisa menyediakan makan bagi pekerja. Keuntungannya, perusahaan memperhatikan kebutuhan pokok pekerja dan waktu pun akan lebih efisien, karena pekerja tidak perlu pergi keluar lingkungan pabrik hanya untuk sekadar mencari makan. “Harga bisa lebih murah,” ujanya. Terakhir, kebutuhan pendidikan. Pabrik bisa menyediakan sarana pendidikan bagi anak pekerja. Terlebih apabila pekerja atau anaknya punya prestasi, bisa diberikan beasiswa. Sehingga dapat membantu biaya pendidikan anak. “Kalau tiga item kebutuhan ini sudah terpenuhi oleh pihak perusahaan, maka honor yang diterima pekerja, Insya Allah akan cukup,” pungkasnya. (jun)

Sumber: