Wow, Demi Pariwisata, DKOKP Kota Cirebon Diguyur Rp3 Miliar

CIREBON-Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) bakal melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daereah (RPJMD). Kemudian diikuti dengan Rencana Kerja Permintah Daerah (RKPD) 2020. Kedua kegiatan itu direncanakan bakal digelar di bulan Maret. \"RPJMD kan harus beres dulu, baru bisa bahas RKPD,\" ujar Kepala BP4D Arif Kurniawan ST kepada Radar Cirebon. Dikatakan dia, secara garis besar dalam program pelaksanaan ke depan, pariwisata dan peningkatan infrastruktur bakal menjadi prioritas ke depan. Salah satunya upaya dalam mempertahankan jumlah kunjungan wisata, yang tahun ini ditargetkan 2 juta wisatawan. Upaya itu salah satunya bisa dilakukan dengan program membuat spot destinasi wisata baru. Tak hanya itu, masalah fasilitas infrastruktur pendukung pariwisata juga menjadi fokus pembahasan. Untuk infrastruktur, diupayakan untuk meningkatkan performa infrastruktur dari sisi keindahan dan kerapihan. \"Contohnya buat untuk trotoar dan vegetasi. Tahun ini masih belum, tanaman juga banyak yang kering,\" jelasnya. Di lain sisi, untuk tahun ini, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) dapat  alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar, untuk dua bidang kebudayaan dan pariwisata. Anggaran itu lebih kecil dari usulan yang disampaikan DKOKP sebesar Rp4 miliar. Kenaikan anggaran itu, diharapkan bisa menguatkan sektor pariwisata dan kebudayaan. Sementara untuk promosi, Arif menyebutkan menjadi salah satu yang penting dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Hanya saja anggaran promosi tidak perlu sepenuhnya dialokasikan dari APBD.  \"Promosi itu kan bisa memanfaatkan media online gratis, biaya gak harus besar. Itu bisa juga dengan pihak ketiga. Dengan sponsor juga bisa. Tapi tetap APBD juga kita cover,\" ulasnya. Dalam pengembangan pariwisata juga diharapkan bisa berkolaburasi dengan daerah lain sebagai penyangga. Hal itu juga sudah ada dalam Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata (Riparda). \"Dalam riparda kan memang begitu. Pengembangan itu dilakukan bekerjasama dengan wilayah lain. Hanya perlu dirumuskan kerjasamanya bagaimana,\" ulasnya. Hal itu tak lepas dari beberapa objek wisata yang terkoneksi dengan wilayah lain, seperti Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Dengan luas Kota Cirebon yang kecil, pemerintah juga dihadapkan dengan masalah parkir. Terutama dalam menampung bus-bus pariwisata ke depan. Perkembangan ini, kata Arif, bisa saja memanfaatkan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Seperti halnya di Gunung Sari yang dimanfaatkan untuk lahan parkir. Sehingga hal ini bisa mengurangi kemacetan. \"Memang dari sisi ketegasan petugas juga diperlukan, tapi sebaiknya juga kita perlu memikirkan untuk kantong parkir,” katanya. (jml)

Sumber: