Pemprov Harus Tahu Masalah,Penangangan Pembangunan di Desa Harus Komprehensif

BANDUNG–Sebelum Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan melakukan pembinaan terhadap desa, terutama keuangannya, alangkah lebih baik mengetahui lebih dulu persoalan yang ada di desa. Menurut Kepala Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Wartono, untuk menuju pemerintahan desa ideal, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, kemampuan para perangkat desa tidak bisa dibandingkan dengan perangkat kerja yang ada di tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi. “Kalau desa itu ibarat presiden, perangkat desa itu menko-nya. Tapi menko-nya tidak seperti di pusat yang punya staf. Kalau ini ditangani sendiri,” tuturnya. Belum selesai di situ. Kadang aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga berubah-ubah. Sehingga, membingungkan kinerja dari perangkat desa. “Ini satu aturan belum kami pelajari, sudah turun aturan lagi,” imbuhnya. Kemudian, mengenai syarat usia perangkat desa serendah-rendahnya berijazah SMA dan  usianya minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun pada saat pengangkatan. Dari segi penghasilan rata-rata perangkat desa di Jawa Barat, kisaran Rp1,2 sampai Rp1,7 juta. ”Di usia ini kan lagi semangat-semangatnya ingin menghimpun kekayaan karena tuntutan keluarga. Sehingga, banyak anak muda yang enggan tertarik menjadi perangkat desa,” tambahnya. Kalaupun ada, di usia yang semuda itu, perangkat desa belum memiliki grassroot, tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang. Kalaupun hebat pendidikannya, belum ada pengakuan. “Beda dengan yang sudah sepuh. Dia etikanya luar biasa dan sudah punya grassroot dan tidak dituntut oleh kebutuhan ekonomi,” katanya. Bahkan, perangkat desa itu langsung bersentuhan di masyarakat. Masyarakat tidak lihat orang itu pintar atau tidak. Tapi, masyarakat melihat track record-nya bagus. “Kalau track record-nya bagus, akan mudah menjadi tangan-tangan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kondisinya seperti itu,” jelasnya. Oleh sebab itu, keinginan semua pihak agar desa maju harus melalui pendekatan yang multidimensi. “tidak bisa dengan satu pendekatan, tapi lebih dari itu. Karena, dinamika di desa itu berbeda-beda,” pungkasnya. (jun)

Sumber: