KPU Verifikasi 33 Lembaga Survei, Persepi: Masyarakat Cermati Kredibilitas Rekam Jejak Lembaga Survei

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi 33 lembaga survei yang akan melakukan hitung cepat (quick count) pada Pemilu 2019. Selanjutnya, sejumlah lembaga survei wajib mengikuti semua aturan main yang ditetapkan lembaga penyelenggara pemilu tersebut. \"Sampai saat ini sudah ada 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU. Nantinya, meski lembaga survei ini bisa melakukan survei, tetap harus sesuai aturan,\" kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Jumat (16/3/2019). Berikut daftar 33 Lembaga Survei yang terdaftar di KPU:

1. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)
2. Poltracking Indonesia
3. Indonesia Research and Survey (Ires)
4. OnlineSumut.com
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia.
6. Charta Politika Indonesia
7. Indo Barometer
8. Penelitian dan Pengembangan Kompas
9.  Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).
10. Indikator Politik Indonesia
11. Indekstat Konsultan Indonesia
12. Jaringan Suara Indonesia
13. Populi Center
14.  Lingkaran Survey Kebijakan Publik
15. Citra Publik Indonesia
16. Survey Strategi Indonesia
17. Jaringan Isu Publik
18. Lingkaran Survey Indonesia
19. Citra Komunikasi LSI
20. Konsultan Citra Indonesia
21.  Citra Publik
22. Cyrus Network
23. Rakata Institute
24. Lembaga Survei Kuadran
25. Media Survei Nasional
26. Indodata
27. Survey & Polling Indonesia (SPIN)
28. Celebes Research Center
29. Roda Tiga Konsultan
30. Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID)
31.  Indomatrik
32.  Puskaptis
33. Pusat Riset Indonesia

Beberapa waktu lalu, sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019). Komisioner KPU RI Hasyim Asy\'ari mengungkapkan lembaga survei untuk lebih transparan soal kelembagaan hingga pendanaan. Hal itu diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil survei yang disampaikan ke publik. \"Lembaga survei harus kredibel. Kemudian bersedia mempublikasikan tentang profil lembaga survei tersebut. Kemudian kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu dari mana, kemudian metode seperti apa,\" ujarnya. Lebih lanjut, kata Hasyim, KPU tidak memiliki wewenang untuk melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga survei tersebut. Keterbukaan itu diperlukan sebab publik perlu mengetahui sejauh mana independensi lembaga survei tersebut. Namun, Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk meminta masyarakat mencermati kredibilitas dan rekam jejak lembaga survei Indomatrik yang hasil survei terbarunya soal elektabilitas capres banyak menuai kritik. \"Masyarakat harus mencermati kredibilitas dan rekam jejak lembaga survei, itu poin utamanya,\" katanya di Jakarta, Sabtu. (16/3). Prof. DR. Hamdi Muluk, MSi, yang juga Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengungkapkan publik sendiri sejatinya bisa memberikan kontrol sosial terhadap lembaga survei yang tidak jelas, dengan tidak menanggapi hasil survei itu. Selain itu media massa juga perlu berperan dengan tidak memberitakan hasil survei lembaga yang kredibilitasnya diragukan. (*)

Sumber: