Jejak Pengakuan Mantan Kapolsek Pasirwangi: Dimutasi, Cabut Pernyataan Hingga Haris Azhar Merasa Heran

Eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz mencabut pernyataan soal Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna meminta para kapolsek untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Berikut kronologis pernyataan Sulman Aziz: Konferensi Pers di Lokataru Sulman menggelar konferensi pers di Kantor Hukum Lokataru pada Ahad, 31 Maret 2019. Di sana dia mengaku diperintah untuk melakukan penggalangan dan mendukung kepada 01. Ia menuturkan perintah itu diberikan dalam sebuah forum yang dihelat di Kepolisian Resor Garut pada Februari 2019. Perintah itu, kata dia, datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah di wilayah itu, maka para kapolsek akan dimutasi atau dikotakkan. Menurut dia, para kapolsek diperintah untuk mendata pilihan masyarakat. Mengaku Dimutasi Sulman mengatakan saat ini dirinya sudah tidak menjabat kapolsek. Dia dimutasi menjadi Kepala Unit Seksi Pelanggaran Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 8 Maret 2019. Dia menduga alasannya dimutasi karena berfoto bersama salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Pasirwangi, Ustaz Zamzam yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Foto itu diambil menjelang acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Sandi pada 25 Februari 2019. Ustaz Zam Zam merupakan salah satu panitia. Kapolres Garut Membantah Di hari yang sama, Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna membantah telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung Jokow i- Ma’ruf Amin. Dia mengatakan menyelenggarakan forum pada Februari sebagai rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. Budi mengakui memang memerintahkan untuk melakukan pemetaan di masyarakat. Namun, pemetaan tersebut dilakukan untuk memetakan personel terkait pengamanan pemilu. Lokataru akan Lapor Ombudsman Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar akan melaporkan dugaan ketidaknetralan polisi di Garut, Jawa Barat ke Ombudsman. Haris menganggap langkahnya untuk melaporkan kasus eks Kapolsek Pasirwangi ini ke Ombudsman sudah sesuai aturan dan tepat. Dia berharap Ombudsman akan memeriksa dugaan pelanggaran yang dituturkan kliennya. Untuk kepolisian, haris berharap korps bhayangkara menganggap laporan dari kliennya sebagai sebuah kritik. Respons BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Pada 1 April, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mendesak dilakukannya investigasi total di tubuh Kepolisian Republik Indonesia menyusul terungkapnya pengakuan Sulman Aziz. Andre beranggapan pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Garut itu sebagai puncak gunung es dugaan ketidaknetralan polisi di pemilihan presiden 2019. Mabes Polri Enggan Menanggapi Markas Besar Kepolisian RI enggan menanggapi kontroversi pernyataan Sulman Aziz yang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan untuk langsung menanyakan ihwal kasus itu ke Polda Jawa Barat. Tempo juga mencoba menghubungi Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, namun tak mendapat tanggapan. Polda Jabar Membantah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat Komisaris Besar Trunoyudho Wisnu Andiko mengatakan mutasi Sulman sesuai dengan aturan. Mutasi itu, kata dia, rutin dilakukan demi kepentingan organisasi kepolisian di wilayah Jawa Barat. Dia mengatakan mutasi sesuai dengan surat telegram rahasia 499 yang dikeluarkan Polda Jabar. Isinya rotasi mutasi rutin terhadap seluruh personel Polda Jabar jadi AKP Sulman tidak sendirian. Sulman Aziz Cabut Pernyataan Pada 1 April 2019, Sulman Aziz mencabut pernyataan sebelumnya yang menyatakan kalau dia dimutasi lantaran berfoto dengan tokoh pemenangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. \"Kemarin saya melaksanakan preskon (konferensi pers) di Lokataru yang disiapkan oleh Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan suatu kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam pilpres 2019 ini,\" kata Sulman di markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung. Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar Heran Sulman Azis berujar pengakuannya di kantor Lokataru merupakan kekeliruan dan terbawa luapan amarah karena dia baru saja dipindahtugaskan dari jabatan Kapolsek Pasirwangi. Direktur Lokataru, Haris Azhar, yang sempat mendampinginya, heran terhadap pernyataan Sulman. \"Saya sendiri akan klarifikasi ke Pak Sulman apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya pengen cari tahu. Ada apa,\" katanya, Senin (1/4). Eks Koordinator KontraS ini enggan menduga-duga apakah Sulman ditekan oleh petinggi Polri atau Polda Jabar hingga mencabut pernyataannya. Dia tidak bicara sedemikian jauh karena memang belum bicara banyak dengan Sulman usai menghadap petinggi Polda Jabar. Haris sendiri tidak mendampingi Sulman kala itu. Haris mengaku hanya berkomunikasi sebentar lewat sambungan telepon. Sulman, lanjutnya, hanya mengatakan ditemui sejumlah petinggi Polri, khususnya Polda Jabar. Haris tidak menjabarkan secara rinci siapa saja pejabat Polri yang bertemu dengan Sulman. \"Dia bilang ditemui banyak orang pejabat Polri, Polda [Jabar] terutama. Meminta dia mencabut keterangan,\" kata Haris. Haris mengaku meminta Sulman untuk menjelaskan pula di hadapan media usai mencabut pernyataan. Haris menegaskan selama ini hanya membantu Sulman mengutarakan kejanggalan yang dialami. Haris juga siap membantu Sulman jika ingin lanjut ke ranah hukum. Namun, usai Sulman mencabut pernyataannya, Haris enggan bicara banyak apa yang akan dilakukan selanjutnya. \"Akan bantu juga langkah selanjutnya dan lain-lain. Tapi kalau saksinya sendiri mundur ya bagaimana. Itu bukan kewenangan saya,\" kata Haris. (*)  

Sumber: