Presiden Putuskan Ibu Kota Pindah Luar Jawa, di Mana?

JAKARTA-Wacana pemindahan Ibu Kota Negara mulai menemui titik cerah. Dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. “Dalam ratas tadi diputuskan, presiden memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali keputusan penting yang dilahirkan hari ini ,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). Pemilihan pindah ke luar Jawa sendiri merupakan salah satu opsi yang ditawarkan Bappenas dari hasil kajian. Selain luar Jawa, dua opsi yang ditawarkan Bappenas adalah memusatkan pemerintahan di kawasan Monas atau di sekitar Jabodetabek. Namun, kedua opsi tersebut dinilai memiliki banyak kekurangan. Pasalnya, diprediksi tidak akan berdampak besar terhadap pengurangan beban Jakarta. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan tetap berputar di wilayah Jabodetabek. Padahal, kata pria yang akrab disapa Bambroj itu, beban dan kondisi Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak ideal untuk masa depan. Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya sudah tidak ramah. Di mana penurunan permukaan tanah mencapai 7,5 centimeter setiap tahunnya. Imbasnya, Jakarta sangat rawan banjir besar  dalam kurun waktu yang pendek. “Data 96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya sinifikan akibat sanitasi yang buruk,” imbuhnya. Padahal sebagai anggota G20 dan punya potensi menjadi negara dengan GDP per kapita terbasar di dunia, Indonesia perlu ibu kota yang berstandar internasional yang smart, green, dan beautiful city. Sementara untuk konsepnya, Bappenas mengusulkan ibu kota baru nantinya diposisikan hanya untuk fungsi pemerintahan. Yakni untuk eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, dan kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Adapun fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri tetap di Jakarta. Seperti Bank Indonesia (BI), Orotitas Jasa Keuangan (OJK), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain,” imbuhnya. Seperti Brazil, Korea Selatan, Kazakhztan, dan Australia.

Sumber: