Adil Demi Kesejahteraan Buruh

BANDUNG – Momentum Hari Buruh Internasional atau May Day, dimanfaatkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan perwakilan organisasi buruh atau para pekerja. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menyatakan akan berbuat seadil-adilnya demi kesejahteraan buruh dan peningkatan perokonomian Jawa Barat sesuai dengan Pancasila sila kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. “Saya harus adil, karena untuk urusan ekonomi, ada yang namanya pemilik modal alias pengusaha dan ada pekerja. Buruh ingin sejahtera dan pengusaha ingin usahanya maju,”ucapnya saat memberikan sambutan dalam acara May Day di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Bandung, kemarin (1/5). Diceritakan, pada saat menjadi Walikota Bandung, ada dua cara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Pertama adalah menaikkkan upah buruh. “Kalau satu orang tidak jadi masalah. Tapi kalau ribuan orang, tentu akan ada konsekuensi. Faktanya, saat ini di Bogor ada 34 pabrik yang mau tutup karena sudah tidak mampu membayar atau menaikkan upah buruhnya,” katanya. Cara yang kedua adalah menurunkan pengeluaran bulanan. Salah satu pengeluaran bulanan adalah biaya transportasi. “Waktu saya walikota, buruh boleh naik bus secara gratis. Upahnya tidak selalu naik, tapi pengeluaran bulanan diturunkan. Maka, uang yang tadinya untuk beli bahan bakar atau bayar angkutan, dengan kebijakan tersebut, uangnya bisa ditabung,” imbuhnya. Nah, untuk level Jawa Barat, pihaknya saat ini tengah memperjuangkan pembuatan aturan agar pabrik-pabrik yang beroperasi di Jawa Barat harus wajib menyediakan rumah susun atau perumahan di samping pabrik untuk tempat tinggal buruh. “Jadi, buruh tidak usah jauh-jauh tinggalnya dari pabrik. Sehingga, bisa menekan biaya tranportasi. Ini pertama di Indonesia dan ini sudah dilakukan oleh China, rata-rata pabriknya ada perumahan buruh, sehingga buruh tidak ada ongkos transportasi, efeknya harga hasil produksi jadi lebih murah,” ungkapnya. Bahkan, untuk menekan biaya pendidikan anak dan untuk mengakomodir para tenaga kerja lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan membangun sekolah yang tidak jauh dari lokasi pabrik. “Ongkos sekolah tidak bisa dipangkas, setelah lulus bisa bekerja dipabrik karena kurikulum sekolahnya sesuai dengan kebutuhan sumber daya di pabrik,” tambahnya. Di hadapan para perwakilan buruh, pihaknya ingin ada agenda pertemuan rutin yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. “Saya ingin tiap tiga atau empat bulan sekali biar ada komunikasi, sehingga kami tahu perkembangan persoalan buruh,” pungkasnya. (jun)

Sumber: